Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara diminta untuk aktif dalam meminimalisir berbagai potensi kegaduhan yang dipicu isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Wira Karya Indonesia (WKI) Sumatera Utara, Eko Joko Lase berkaitan dengan munculnya pemberitaan menyoroti pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV oleh Edy Rahmayadi dengan mengaitkannya dengan isu berbau SARA.
“Saya membaca berita itu terkesan asal bunyi. Dimana ada oknum yang berkomentar mengatasnamakan koordinator lembaga masyarakat dari salah satu suku di Sumatera Utara yang kemudian menyebut pelantikan tersebut mengabaikan keterwakilan suku-suku yang ada di Sumatera Utara,” kata Eko Joko dalam keterangan tertulisnya.
Eko mengatakan, pernyataan ini sangat tidak tepat jika dikaitkan dengan pelantikan ratusan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Selain karena pelantikan tersebut juga didasarkan pada kompetensi, kepangkatan dan hal lain yang sifatnya administratif. Ia juga menilai ratusan pejabat yang dilantik juga memiliki latar belakang yang beragam baik suku, agama dan lainnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved