Banyak Picu Konflik Dengan Masyarakat, Ketua MPR: Saatnya Pemerintah Mengkaji Ulang Izin Konsesi TPL

Foto/Dok MPR
Foto/Dok MPR

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah mengkaji ulang izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL).


Alasannya, perusahaan bubur kertas tersebut kerap berkonflik dengan masyarakat terkait saling klaim areal yang berada di seputar kawasan Danau Toba tersebut.

“Sudah jelas, seperti pernah saya sampaikan, saatnya pemerintah mengkaji ulang, dan bila perlu, kembali mengambil sikap seperti dilakukan Presiden BJ Habibie (tahun 1999) yaitu mencabut izin konsesi PT TPL. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bambang Soesatyo usai menerima tujuh orang perwakilan masyarakat kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi GERAK Tutup TPL di Jakarta, Senin (31/5/2021) pagi. 

Bambang mengatakan kelompok masyarakat datang menemuinya untuk melaporkan persoalan terakhir yang menimpa masyarakat adat Natumingka. Mereka mendapat perlakuan kekerasan karena mengadang kedatangan karyawan PT TPL yang hendak menanam bibit Eucalyptus pada lahan yang mereka klaim sebagai lahan adat.

"Kehadiran PT TPL (Toba Pul Lestari) sangat menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat sekitar. Dampaknya bisa merusak lingkungan, bia juga merusak tatanan adat Batak,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Susatyo, politisi Partai Golkar.

Bambang mengakui, jika peninjauan ulang izin tersebut berakibat pada tutupnya PT TPL tentu ada masyarakat selaku pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Hal ini menurutnya dapat dicegah dengan mengubah mengembangkan pariwisata dan pertanian modern di Kawasan Danau Toba. 

“Sebaiknnya kawasan TPL (Danau Toba) itu dibangun menjadi kawasan pariwisata plus pertanian yang lebih menjanjikan dan menenteramkan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Pegiat masyarakat adat dan lingkungan Hidup, Abdon Nababan mengatakan, desakan agar PT TPL tutup, kemudian tanah yang jadi lokasi usaha hutan dikembalikan kepada rakyat. 

“Kami ingin bukan sekadar menutup TPL, seperti 1999, tetapi datang membawa kerangka baru pembangunan Tano Batak. Kami punya kerangka baru pembangunan Danau Toba,” ujar Abdon, Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN).

Kerangka baru pembangunan dengan asumsi PT TPL ditutup, dan untuk menggantikan kehadairan PT TPL adalah  pembangunan sektor pariwisata, pertanian dan energi terbarukan. 

“Pariwisata Danau Toba sempat Berjaya. Dan bidang pertanian, tanah kawasan Danau Toba terbukti terbaik untuk bertani. Tanahnya memang sedikit tipis, tinggal menggunakan teknologi. Iklimnya bagus,” ujarnya.

Alasan lain, pemerintah telah mengembangkan parisiwata Danau Toba sebagai satu dari lima superprioritas destinasi Indonesia. Empat lainnya Borobudur di Jawa Tengah, Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di NTB, dan Labuhan Bajo (NTT).

“Namun pemerintah akan sia-sia membangun pariwisata di Danau Toba kalau TPL tetap merusak alam. Siapa mau datang ke daerah yang bau begitu. Jadi bandara internasional (Silangit) dan Bandara Sibisa, yang sudah ada, tinggal mengubah menjadi bandara kargo mendukung pertanian. Danau Toba, memiliki energi terbarukan yaitu angin dan sungai-sungai, iklim terbaik, cocok memajukan perekonomian masyatakat kawasan Danau Toba tanpa TPL,” pungkasnya.