Banyak Persoalan di Perumda Tirtanadi, DPRD Sumut Akan Panggil Dirut Kabir Bedi

DPRD Sumatera Utara akan memanggil Dirut Perumda Tirtanadi, Kabir Bedi.

Pemanggilan ini berkaitan dengan mencuatnya masalah seputar penerimaan calon pegawai Tirtanadi dan beberapa persoalan lain seputar kinerj perusahaan milik Pemprov Sumut tersebut dalam pelayanan air bersih.

“Kita akan memanggil Dirut untuk mempertanyakan banyak hal mulai dari program kerja, penganggaran dan termasuk soal kisruh penerimaan calon pegawai yang belakangan menjadi sorotan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, Kamis (12/1/2023).

Politisi Golkar ini mengatakan, sejauh ini mereka menilai Perumda Tirtanadi dalam kapasitasnya sebagai perusahaan berstatus BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih belum menunjukkan performa yang diharapkan. Keluhan masyarakat untuk mendapatkan layanan air bersih, murah dan layak masih kerap muncul.

“Ironisnya bagaimana mereka mau meningkatkan layanan jika rekrutmen sumber daya manusia saja belum beres,” ujarnya.

Irham sangat miris melihat banyaknya tanggapan masyarakat yang bernada ‘menyerang’ dirinya terkait komentarnya terhadap kinerja Perumda Tirtanadi. Padahal menurutnya, komentarnya terhadap Tirtanadi sepenuhnya disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan kepada Pemprovsu dan instansi serta perusahaan daerah yang berada dijajarannya.

“Kami menjalankan fungsi kami, jangan ditafsirkan macam-macam. Saya mau tegaskan, tidak ada pihak mana pun yang bisa menghalangi DPRD Sumut untuk memberikan komentar dalam rangka mejalankan fungsi pengawasan kepada Tirtanadi. Anggota dewan itu dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen memiliki hak immunitas dalam memberikan pendapat,” ungkapnya.

Karena itu kata Irham, sebaiknya pihak Perumda Tirtanadi bijak dalam menyikapi komentarnya terhadap persoalan yang ada.

“Jangan terkesan ngomong lewat pihak ketiga yang tidak paham bahwa komentar saya itu dalam kapasitas anggota DPRD Sumut. Nggak boleh asal bicara kita, bisa ada pidananya,” demikian Irham Buana.