Banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara, mulai dari Medan, Deli Serdang, Langkat hingga Tapanuli Tengah, menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Wakil Ketua DPRD Sumut, H. Salman Alfarisi, Lc., MA, mendesak Pemprov Sumut tidak sekadar mengeluarkan imbauan kewaspadaan, tetapi memastikan kesiapan personel, peralatan, anggaran, dan jalur evakuasi sebelum bencana meluas dan menimbulkan korban.
“Banjir terjadi di sejumlah kawasan di Medan, Deli Serdang dan Langkat, bahkan di Tapanuli Utara beberapa waktu lalu. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga. Di beberapa lokasi, masyarakat bahkan harus mengungsi dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman,” kata Salman kepada wartawan di Medan, Kamis (29 Oktober 2026).
Politisi PKS Sumut itu menilai, pemerintah harus mengantisipasi potensi bencana lebih awal, terlebih banjir dan bencana hidrometeorologi kerap mengancam sejumlah wilayah Sumut menjelang akhir tahun.
Menurutnya, pemetaan daerah rawan harus diikuti langkah konkret di lapangan. Kesiapan personel, peralatan, anggaran darurat, hingga jalur evakuasi perlu dipastikan sebelum situasi memburuk.
“Jika potensi bencana sudah dapat dipetakan, kesiapan personel, peralatan, anggaran, jalur evakuasi, dan bantuan darurat semestinya dipastikan sebelum kondisi memburuk. Masyarakat tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi rentan akibat keterlambatan antisipasi. Bergerak lebih awal sangat diperlukan,” ujarnya.
Salman juga meminta Pemprov Sumut mengevaluasi kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan seluruh perangkat terkait, termasuk memastikan kecukupan anggaran penanggulangan bencana.
Ia menegaskan, kekurangan dalam kesiapan penanganan bencana harus segera diketahui dan ditangani, bukan baru dibahas ketika bencana sudah terjadi dan masyarakat membutuhkan pertolongan.
“Hal ini penting dilakukan. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah harus segera mengidentifikasinya lebih awal sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat,” katanya.
Salman turut menyoroti perlunya koordinasi lintas daerah, terutama di Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Tapanuli Tengah. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau hanya mengandalkan laporan dari pemerintah kabupaten dan kota.
Pemprov Sumut, katanya, harus memastikan titik-titik rawan mendapat pemantauan, kondisi sungai dan drainase menjadi perhatian, serta langkah evakuasi disiapkan untuk menghadapi kemungkinan banjir yang lebih besar.
Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, juga harus menjadi prioritas dalam upaya penyelamatan.
Selain kesiapan personel dan peralatan, Salman menekankan pentingnya ketersediaan anggaran yang bisa digunakan untuk kebutuhan darurat sesuai ketentuan, tanpa proses birokrasi yang menghambat pertolongan.
“Anggaran kebencanaan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan saja,” tegasnya.
Ia meminta Pemprov Sumut menyampaikan secara jelas langkah yang sudah disiapkan, kekurangan yang masih dihadapi, serta target penyelesaiannya.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kelambanan birokrasi,” pungkas Salman. 