Bangun Utilitas Dasar Danau Toba, Pemerintah Gelontorkan Rp 4,04 Triliun

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,04 triliun untuk pembangunan insfratuktur dan utilitas dasar kawasan Danau Toba tahun 2020. Anggaran ini naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp0,02 triliun.
 
Anggaran ini antara lain terbagi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp1,06 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik (PUPR) Rp2,5 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) Rp23 miliar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Rp17 miliar, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Rp4,8 miliar, Kementerian Pariwisata  (Kemenpar) Rp400 miliar dan lainnya.
 
Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam sambutannya pada acara Peresmian Kawasan “Toba Caldera Resort" dan Peletakan Batu Pertama untuk Pembangunan Glamping, serta menandai dimulainya pembangunan infrastruktur kawasan Danau Toba, di Lahan Zona Otorita Danau Toba, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Senin (14/10). Hadir Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan seluruh Bupati se-Kawasan Danau Toba.
 
"Instruksi bukan hanya instruksi saja, tapi ada anggaranya. Bupati kalau bapak minta, ya sekarang. Saya ingatkan teman-teman di Danau Toba, momentum seperti ini belum tentu terulang 10 atau 20 tahun lagi, jangan disia-siakan. Waktu saya datang ke mari, anggarannya masih Rp0,02 triliun dari pemerintah. Nah kemarin kita sudah kordinasikan dengan seluruh Kementerian dan lembaga, anggaran untuk Danau Toba tahun 2020 sebesar Rp4,04 triliun," katanya.
 
Arief Yahya menjelaskan bahwa pemerintah akan menjadikan Danau Toba wisata destinasi dunia yang akan disebut Bali baru di Indonesia. Menurutnya ini ditandai dengan sudah mendapatkan sertifikasi dari UNESCO Golobal Geopark. "Apa yang kita lakukan di sini, ini untuk masyarakat yang ada di Danau Toba, di sini kita sebut Bali baru karena kita akan buat wisata destinasi dunia. Kalau mau kelas dunia, maka atraksinya harus kelas dunia. Puji syukur atraksi di sini sudah kelas dunia. Danau Toba ini sudah mendapatkan sertifikasi dari UNESCO Global Geopark. Ini perjuangan yang dilakukan pemerintah sudah membuahkan hasil," katanya.
 
Sementara, Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo menjelaskan perihal lahan yang telah diperoleh dalam pembangunan insfratuktur dan utilitas dasar Danau Toba saat ini seluas 386,72 hektare, yang sudah dilepaskan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi Toba Kaldera Resort atau lahan otorita.
 
"Sudah disebutkan dalam Perpres, ini sudah menjadi tugas yang dibebankan pada kami yang lahannya diberikan pada Badan Otorita. Sebelum melalui proses 2 tahun terakhir total 386,72 hektare sudah dilepaskan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi Toba Kaldera Resort atau lahan otorita. Nanti akan diresmikan Pak Menko, dari total 386,72 itu, 275 hektare sudah bersertifikat dan 107 hektare dalam proses untuk sertifakt HPL di BPN," katanya.
 
Selain itu, dijelaskan Arie Prasetyo, pembangunan insfratuktur yang telah dikerjakan Balai Besar Jalan Nasional yang sudah mereliasasikan pembangunan jalan sepanjang 1,9 km dengan lebar 18 m di area Selatan Zona Otorita. Jadi total jalan yang akan dibangun kurang lebih 8,8 km dan tahun ini akan diselesaikan 1,9 km dan sisanya akan dianggarkan tahun 2020.[R]


Pemerintah Republik Indonesia (RI) menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,04 triliun untuk pembangunan insfratuktur dan utilitas dasar kawasan Danau Toba tahun 2020. Anggaran ini naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp0,02 triliun.
 
Anggaran ini antara lain terbagi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp1,06 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik (PUPR) Rp2,5 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) Rp23 miliar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Rp17 miliar, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Rp4,8 miliar, Kementerian Pariwisata  (Kemenpar) Rp400 miliar dan lainnya.
 
Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam sambutannya pada acara Peresmian Kawasan “Toba Caldera Resort" dan Peletakan Batu Pertama untuk Pembangunan Glamping, serta menandai dimulainya pembangunan infrastruktur kawasan Danau Toba, di Lahan Zona Otorita Danau Toba, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Senin (14/10). Hadir Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan seluruh Bupati se-Kawasan Danau Toba.
 
"Instruksi bukan hanya instruksi saja, tapi ada anggaranya. Bupati kalau bapak minta, ya sekarang. Saya ingatkan teman-teman di Danau Toba, momentum seperti ini belum tentu terulang 10 atau 20 tahun lagi, jangan disia-siakan. Waktu saya datang ke mari, anggarannya masih Rp0,02 triliun dari pemerintah. Nah kemarin kita sudah kordinasikan dengan seluruh Kementerian dan lembaga, anggaran untuk Danau Toba tahun 2020 sebesar Rp4,04 triliun," katanya.
 
Arief Yahya menjelaskan bahwa pemerintah akan menjadikan Danau Toba wisata destinasi dunia yang akan disebut Bali baru di Indonesia. Menurutnya ini ditandai dengan sudah mendapatkan sertifikasi dari UNESCO Golobal Geopark. "Apa yang kita lakukan di sini, ini untuk masyarakat yang ada di Danau Toba, di sini kita sebut Bali baru karena kita akan buat wisata destinasi dunia. Kalau mau kelas dunia, maka atraksinya harus kelas dunia. Puji syukur atraksi di sini sudah kelas dunia. Danau Toba ini sudah mendapatkan sertifikasi dari UNESCO Global Geopark. Ini perjuangan yang dilakukan pemerintah sudah membuahkan hasil," katanya.
 
Sementara, Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo menjelaskan perihal lahan yang telah diperoleh dalam pembangunan insfratuktur dan utilitas dasar Danau Toba saat ini seluas 386,72 hektare, yang sudah dilepaskan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi Toba Kaldera Resort atau lahan otorita.
 
"Sudah disebutkan dalam Perpres, ini sudah menjadi tugas yang dibebankan pada kami yang lahannya diberikan pada Badan Otorita. Sebelum melalui proses 2 tahun terakhir total 386,72 hektare sudah dilepaskan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi Toba Kaldera Resort atau lahan otorita. Nanti akan diresmikan Pak Menko, dari total 386,72 itu, 275 hektare sudah bersertifikat dan 107 hektare dalam proses untuk sertifakt HPL di BPN," katanya.
 
Selain itu, dijelaskan Arie Prasetyo, pembangunan insfratuktur yang telah dikerjakan Balai Besar Jalan Nasional yang sudah mereliasasikan pembangunan jalan sepanjang 1,9 km dengan lebar 18 m di area Selatan Zona Otorita. Jadi total jalan yang akan dibangun kurang lebih 8,8 km dan tahun ini akan diselesaikan 1,9 km dan sisanya akan dianggarkan tahun 2020.