Bakhrul: Integritas Komisioner KPU Bermasalah Karena Mereka Diterima Lewat Seleksi Politis

Pola seleksi penerimaan calon komisioner yang harus melalui tahapan di DPR menjadi salah satu celah yang berpotensi membuat sosok-sosok yang terpilih rawan bermasalah dengan integritas. Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal terkait terjaringnya salah seorang komisioner KPU RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Selama proses rekrutmennya dibawa ke ranah politik maka ini akan tetap memicu kerawanan dalam hal integritas," katanya kepada RMOLSumut, Kamis (9/1). Kasus OTT terhadap salah seorang komisioner KPU RI ini menurut Bakhrul harus menjadi momentum untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen calon komisioner KPU. Kedepannya pola rekrutmen harus memperbesar porsi keterlibatan pihak-pihak yang netral dalam menilai kepatutan dan kelayakan para calon komisioner. "Transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting, sebab masyarakat bisa menjadi hakim yang benar-benar netral dalam proses ini," ujarnya. Selama proses pemilihan komisioner KPU RI masih tetap bersifat politis, maka peluang kasus yang sama terulang masih terbuka lebar. "Kepercayaan publik terhadap KPU yang akan menjadi pertaruhannya. Karena ulang individu didalamnya, maka yang terkena imbasnya adalah institusinya," pungkasnya.[R]


Pola seleksi penerimaan calon komisioner yang harus melalui tahapan di DPR menjadi salah satu celah yang berpotensi membuat sosok-sosok yang terpilih rawan bermasalah dengan integritas. Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal terkait terjaringnya salah seorang komisioner KPU RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Selama proses rekrutmennya dibawa ke ranah politik maka ini akan tetap memicu kerawanan dalam hal integritas," katanya kepada RMOLSumut, Kamis (9/1). Kasus OTT terhadap salah seorang komisioner KPU RI ini menurut Bakhrul harus menjadi momentum untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen calon komisioner KPU. Kedepannya pola rekrutmen harus memperbesar porsi keterlibatan pihak-pihak yang netral dalam menilai kepatutan dan kelayakan para calon komisioner. "Transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting, sebab masyarakat bisa menjadi hakim yang benar-benar netral dalam proses ini," ujarnya. Selama proses pemilihan komisioner KPU RI masih tetap bersifat politis, maka peluang kasus yang sama terulang masih terbuka lebar. "Kepercayaan publik terhadap KPU yang akan menjadi pertaruhannya. Karena ulang individu didalamnya, maka yang terkena imbasnya adalah institusinya," pungkasnya.