Apapun Masalahnya, China Solusinya?

PING An, salah satu perusahaan asuransi asal China, menawarkan bantuan untuk menyelesaikan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa Ping An menawarkan untuk melakukan evaluasi sistem IT BPJS Kesehatan. Karena Presiden meminta lembaga ini melakukan perbaikan sistem.

Ping An Insurance adalah perusahaan asuransi terbesar di Cina. Berdiri sejak tahun 1988, perusahaan ini berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, China. Luhut bertemu dengan salah satu pimpinan Ping An saat lawatannya ke China bulan lalu.

Bukan Solusi


BPJS Kesehatan saat ini memang mengalami defisit yang besar. Dengan jumlah peserta lebih dari 222 juta jiwa, defisit BPJS kesehatan mencapai Rp 28,4 triliun.

Pokok permasalahan BPJS bukanlah faktor teknis sistem IT sebagaimana yang sudah diklaim pemerintah. Permasalahan utamanya adalah posisi BPJS sebagai perusahaan asuransi yang diharuskan untuk meraih untung.

Ketika BPJS defisit, dianggap gagal. Ini terjadi karena pemerintah bersikap lepas tangan dalam pemenuhan kesehatan masyarakat. Negara menyerahkannya pada BPJS.

Padahal kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat yang pemenuhannya bersifat kolektif oleh negara. Maka negara harus mendayagunakan kekayaan alam milik umum (rakyat) untuk membiayai pemenuhan hak kesehatan mereka.

Sehingga tujuannya adalah pelayanan terhadap rakyat, bukan mengejar keuntungan.

Tak masalah jika sektor kesehatan tidak menghasilkan uang, karena diselenggarakan secara gratis misalnya, asalkan semua rakyat terjaga kesehatannya.

Kesehatan rakyat adalah social capital yang penting bagi kemajuan negara. Rakyat yang sehat akan bisa melakukan aktivitas ekonomi secara optimal sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar individualnya yakni sandang, pangan dan papan.

Defisit BPJS bukan menjadi pembenar untuk mengundang campur tangan asing dalam pelayanan kesehatan. Apalagi jika yang ditangani asing adalah aspek IT, tentu rawan terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data. Data tersebut bisa dimanfaatkan asing untuk kepentingan bisnis mereka.

Kita harus selalu ingat adagium "tidak ada makan siang gratis" dalam politik. Bantuan China untuk BPJS pasti memiliki tendensi yang akan menguntungkan mereka. Tawaran China tidak menjadi solusi bagi Indonesia, bahkan justru membahayakan bagi keamanan data BPJS. Lantas bagaimana nasib kedaulatan Indonesia?

Akibat Kapitalisme Liberal

Jika BPJS jadi menggunakan jasa Ping An, cengkeraman China terhadap Indonesia akan makin erat. Sebelum kasus BPJS, China sudah banyak merangsek ke berbagai sektor di Indonesia.

Tengok saja, pada tahun 2018, Indonesia mengimpor baja sebesar 2,83 juta ton dari China. Sementara Krakatau Steel sebagai produsen baja lokal berada dalam kebangkrutan.

Serbuan semen China bermerek Conch, Hippo dan lainnya juga mengancam semen lokal karena harga jualnya lebih murah sekitar Rp7.000 per-sak. Belum lagi sayuran, cabai, bawang, buah, cangkul, dan lain-lain, semuanya impor dari China.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari seperempat (28,49 persen) produk nonmigas impor yang datang ke Indonesia di tahun 2018 berasal dari China. Ditambah dengan serbuan tenaga kerja asing asal China, membuktikan bahwa Indonesia tak lagi berdaulat atas dirinya. Segala sektor dikuasai oleh China.

Pada Januari 2019 defisit neraca dagang RI dengan China mencapai 2,43 miliar dolar AS. Gurubesar ilmu ekonomi sekaligus peneliti senior INDEF Didik J. Rachbini menilai, serbuan barang dari China melalui e-commerce ke depannya akan semakin besar.

Unicorn yang dibanggakan pemerintah ternyata tak lain adalah media pemasaran produk China secara masif. Keberadaannya bisa menggusur UMKM karena harga yang lebih kompetitif.

Pemerintah seharusnya mengambil langkah antisipasi. Apalagi saat ini ada ASEAN-China Free Trade Area yang membebaskan pajak barang yang masuk. Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Produk China makin mudah masuk Indonesia.

Indonesia harus bersikap tegas menghadapi bahaya produk China. Apa yang dilakukan China adalah penjajahan ekonomi. Agar mampu menghadapinya, Indonesia harus memiliki sistem ekonomi yang berdaulat, bukan sistem ekonomi yang disetir pengusaha importir. Pengusaha hanya akan berpikir keuntungan bisnisnya, tanpa peduli nasib rakyat kecil.

Negara yang seharusnya terdepan dalam melindungi produsen lokal. Negara juga harus berani menolak free trade area dalam berbagai sekupnya. Karena telah menjadi alat negara besar untuk menguasai pasar negara berkembang yang notabene berpenduduk besar. Namun ekonomi yang berdaulat ini adalah hasil penerapan ideologi yang benar.

Indonesia secara formil menyatakan berideologi Pancasila dan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang wujud nyatanya adalah koperasi. Namun nyatanya kini Indonesia justru menjadi negara kapitalis liberal sebagaimana yang dinyatakan oleh Surya Paloh.

Buktinya adalah penguasaan ekonomi oleh segelintir korporasi asing dan aseng. Sementara usaha rakyat yakni UMKM harus terseok bertarung melawan raksasa korporasi multi nasional. Jika hal ini dibiarkan, Indonesia akan menjadi budak di negeri sendiri. Sungguh miris.

Penulis berasal dari Komunitas Revowriter di Sidoarjo.


PING An, salah satu perusahaan asuransi asal China, menawarkan bantuan untuk menyelesaikan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa Ping An menawarkan untuk melakukan evaluasi sistem IT BPJS Kesehatan. Karena Presiden meminta lembaga ini melakukan perbaikan sistem.

Ping An Insurance adalah perusahaan asuransi terbesar di Cina. Berdiri sejak tahun 1988, perusahaan ini berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, China. Luhut bertemu dengan salah satu pimpinan Ping An saat lawatannya ke China bulan lalu.

Bukan Solusi


BPJS Kesehatan saat ini memang mengalami defisit yang besar. Dengan jumlah peserta lebih dari 222 juta jiwa, defisit BPJS kesehatan mencapai Rp 28,4 triliun.

Pokok permasalahan BPJS bukanlah faktor teknis sistem IT sebagaimana yang sudah diklaim pemerintah. Permasalahan utamanya adalah posisi BPJS sebagai perusahaan asuransi yang diharuskan untuk meraih untung.

Ketika BPJS defisit, dianggap gagal. Ini terjadi karena pemerintah bersikap lepas tangan dalam pemenuhan kesehatan masyarakat. Negara menyerahkannya pada BPJS.

Padahal kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat yang pemenuhannya bersifat kolektif oleh negara. Maka negara harus mendayagunakan kekayaan alam milik umum (rakyat) untuk membiayai pemenuhan hak kesehatan mereka.

Sehingga tujuannya adalah pelayanan terhadap rakyat, bukan mengejar keuntungan.

Tak masalah jika sektor kesehatan tidak menghasilkan uang, karena diselenggarakan secara gratis misalnya, asalkan semua rakyat terjaga kesehatannya.

Kesehatan rakyat adalah social capital yang penting bagi kemajuan negara. Rakyat yang sehat akan bisa melakukan aktivitas ekonomi secara optimal sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar individualnya yakni sandang, pangan dan papan.

Defisit BPJS bukan menjadi pembenar untuk mengundang campur tangan asing dalam pelayanan kesehatan. Apalagi jika yang ditangani asing adalah aspek IT, tentu rawan terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data. Data tersebut bisa dimanfaatkan asing untuk kepentingan bisnis mereka.

Kita harus selalu ingat adagium "tidak ada makan siang gratis" dalam politik. Bantuan China untuk BPJS pasti memiliki tendensi yang akan menguntungkan mereka. Tawaran China tidak menjadi solusi bagi Indonesia, bahkan justru membahayakan bagi keamanan data BPJS. Lantas bagaimana nasib kedaulatan Indonesia?

Akibat Kapitalisme Liberal

Jika BPJS jadi menggunakan jasa Ping An, cengkeraman China terhadap Indonesia akan makin erat. Sebelum kasus BPJS, China sudah banyak merangsek ke berbagai sektor di Indonesia.

Tengok saja, pada tahun 2018, Indonesia mengimpor baja sebesar 2,83 juta ton dari China. Sementara Krakatau Steel sebagai produsen baja lokal berada dalam kebangkrutan.

Serbuan semen China bermerek Conch, Hippo dan lainnya juga mengancam semen lokal karena harga jualnya lebih murah sekitar Rp7.000 per-sak. Belum lagi sayuran, cabai, bawang, buah, cangkul, dan lain-lain, semuanya impor dari China.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari seperempat (28,49 persen) produk nonmigas impor yang datang ke Indonesia di tahun 2018 berasal dari China. Ditambah dengan serbuan tenaga kerja asing asal China, membuktikan bahwa Indonesia tak lagi berdaulat atas dirinya. Segala sektor dikuasai oleh China.

Pada Januari 2019 defisit neraca dagang RI dengan China mencapai 2,43 miliar dolar AS. Gurubesar ilmu ekonomi sekaligus peneliti senior INDEF Didik J. Rachbini menilai, serbuan barang dari China melalui e-commerce ke depannya akan semakin besar.

Unicorn yang dibanggakan pemerintah ternyata tak lain adalah media pemasaran produk China secara masif. Keberadaannya bisa menggusur UMKM karena harga yang lebih kompetitif.

Pemerintah seharusnya mengambil langkah antisipasi. Apalagi saat ini ada ASEAN-China Free Trade Area yang membebaskan pajak barang yang masuk. Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Produk China makin mudah masuk Indonesia.

Indonesia harus bersikap tegas menghadapi bahaya produk China. Apa yang dilakukan China adalah penjajahan ekonomi. Agar mampu menghadapinya, Indonesia harus memiliki sistem ekonomi yang berdaulat, bukan sistem ekonomi yang disetir pengusaha importir. Pengusaha hanya akan berpikir keuntungan bisnisnya, tanpa peduli nasib rakyat kecil.

Negara yang seharusnya terdepan dalam melindungi produsen lokal. Negara juga harus berani menolak free trade area dalam berbagai sekupnya. Karena telah menjadi alat negara besar untuk menguasai pasar negara berkembang yang notabene berpenduduk besar. Namun ekonomi yang berdaulat ini adalah hasil penerapan ideologi yang benar.

Indonesia secara formil menyatakan berideologi Pancasila dan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang wujud nyatanya adalah koperasi. Namun nyatanya kini Indonesia justru menjadi negara kapitalis liberal sebagaimana yang dinyatakan oleh Surya Paloh.

Buktinya adalah penguasaan ekonomi oleh segelintir korporasi asing dan aseng. Sementara usaha rakyat yakni UMKM harus terseok bertarung melawan raksasa korporasi multi nasional. Jika hal ini dibiarkan, Indonesia akan menjadi budak di negeri sendiri. Sungguh miris.

Penulis berasal dari Komunitas Revowriter di Sidoarjo.