Penyelenggara Terpapar Covid 19, Anggota Komisi II DPR RI Usulkan Pilkada 2020 Ditunda

Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil mengaku prihatin atas kondisi Ketua KPU RI Arief Budiman yang terkonfirmasi positif covid 19. Keprihatinan ini disampaikannya mengingat bukan hanya Arief Budiman, melainkan para penyelenggara pemilu juga banyak yang terpapar di daerah. "Ya kita prihatin. Penyelenggara pemilu di daerah juga ada yang terpapar Covid-19. Saya menyarankan agar Pilkada ditunda untuk menyelamatkan anak bangsa dari horor Covid-19," harap Nasir Djamil dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9). Nasir mengatakan, penundaan pilkada serentak sedianya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan aturan hukum serta memperpanjang masa jabatan kepala kaerah. "Presiden keluarkan aturan hukum untuk memperpanjang satu tahun bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya di Desember 2020," kata Nasir Djamil. Menurut Politisi PKS ini, penundaan waktu pelaksanaan pilkada ini tidak lain hanyalah untuk menyelematkan warga negara sari bahaya Covid-19. Dan sudah sepatutnya, tekan Nasir, pemerintah fokus pada upaya penanganan dan dampak dari pandemik Covid-19. "Jangan sampai pilkada di tengah pandemik dinilai oleh publik sebagai "jalan tol" untuk membunuh rakyatnya sendiri," tegasnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil mengaku prihatin atas kondisi Ketua KPU RI Arief Budiman yang terkonfirmasi positif covid 19. Keprihatinan ini disampaikannya mengingat bukan hanya Arief Budiman, melainkan para penyelenggara pemilu juga banyak yang terpapar di daerah. "Ya kita prihatin. Penyelenggara pemilu di daerah juga ada yang terpapar Covid-19. Saya menyarankan agar Pilkada ditunda untuk menyelamatkan anak bangsa dari horor Covid-19," harap Nasir Djamil dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9). Nasir mengatakan, penundaan pilkada serentak sedianya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan aturan hukum serta memperpanjang masa jabatan kepala kaerah. "Presiden keluarkan aturan hukum untuk memperpanjang satu tahun bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya di Desember 2020," kata Nasir Djamil. Menurut Politisi PKS ini, penundaan waktu pelaksanaan pilkada ini tidak lain hanyalah untuk menyelematkan warga negara sari bahaya Covid-19. Dan sudah sepatutnya, tekan Nasir, pemerintah fokus pada upaya penanganan dan dampak dari pandemik Covid-19. "Jangan sampai pilkada di tengah pandemik dinilai oleh publik sebagai "jalan tol" untuk membunuh rakyatnya sendiri," tegasnya.