Anggota DPR: Tupoksi Bulog Itu Sebagai Penyeimbang

Menyikapi rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton, tahun ini, tidak bisa dilihat secara sepotong-potong saja. Melainkan harus dilihat sebagai sebuah perencanaan dan antisipasi menghadapi ketidakpastian di Indonesia.

Komentar itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih terkait munculnya keberatan terhadap rencana impor beras itu. Ia menyayangkan sikap beberapa pihak yang langsung menyalahkan dan mempermasalahkan rencana pemerintah tersebut.

“Bulog seharusnya mengerti tentang tupoksinya. Yaitu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan petani. Masyarakat tidak boleh terlalu rugi karena membeli beras terlalu mahal atau malah tidak ada. Sementara beras petani harus dibeli dengan harga wajar,” ujar anggota DPR yang akrab disapa Demer, dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Politisi asal Bali itu melihat, impor beras yang direncanakan pemerntah sebagai suatu yang penting dan diperlukan.

“Selama ini kita harus akui, bahwa negara kita selalu impor beras. Ini terjadi karena kebutuhan dari masyarakat itu lebih dari apa yang dihasilkan oleh petani. Kita belum bisa swasembada,” kata Demer.

Melihat data dari BMKG yang menyatakan ke depan akan terdapat potensi bencana yang dialami Indonesia, Demer menilai perencanaan itu makin penting.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga membuat produktivitas serta distribusi bahan pangan bisa menjadi kendala. Demer melihat banyak orang yang menahan barang kebutuhan pokok.

"Ini baru rencana saja dipermasalahkan. Padahal kita bernegara itu harus selalu ada perencanaan,” tambah Demer.

Selanjutnya mulai dari APBN dan program pemerintah, menurut Demer, selama ini selalu direncanakan dengan baik. Walaupun sering kali tidak tercapai namun selalu dibuat rencana antisipasi.

Ia juga menyatakan jika nanti sampai ada kelangkaan beras, siapa yang mau disalahkan atas masalah itu.

"Kalau sampai masyarakat ribut karena beras langka, apakah itu tidak lebih merepotkan negeri ini? Kecuali memang Bulog ingin adanya chaos di negeri ini karena kelangkaan beras, maka gak usah ada rencana itu,” ucap Demer.

Demer justru menilai hal tersebut malah menyalahi tupoksi dari Bulog sendiri jika tidak bisa mengantisipasi adanya permasalahan tentang beras.

“Keberadaan Bulog sebagai penyeimbang. Ini harus benar-benar disadari oleh Kepala Bulog. Untuk apa mereka itu ada? Mereka sebenarnya diuntungkan karena sudah ada rencana dari Menteri Perdagangan untuk mengantisipasi itu,” tambah Demer.

Demer menilai aneh sikap Bulog atau beberapa pihak yang menyebut adanya permasalahan rente dalam rencana impor beras ini. “Apa yang rente? Siapa yang akan ambil untung? Nanti yang akan impor beras ini juga Bulog, bukan lembaga lain, jadi siapa yang mau ambil untung sebenarnya?,” ujar Demer.

Lebih lanjut Demer mengatakan bahwa dalam proses atau rencana impor ini, Bulog memang akan berperan sebagai pengimpor. Kapan waktu impor juga belum ditentukan.

“Waktunya sendiri masih diperkirakan, berdasarkan stok yang ada saat ini dan pengalaman yang lalu,” ungkap Demer.

Demer juga menyayangkan adanya beras Bulog yang sampai rusak beberapa ratus ton. Ini membuktikan Bulog tidak memiliki kemampuan dan manajemen yang baik dalam penyimpangan beras.

Saat ini diperkirakan terdapat 300-400 ribu ton beras di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Jumlah itu hampir setara dengan persediaan yang dimiliki Bulog.

“Jangan ketika barang rusak, kemudian panik lalu menyalahkan orang lain. Kita sudah sering membahas masalah ini di DPR. Jangan tiba-tiba sekarang malah dibicarakan ke publik hal-hal seperti ini. Kita semua bekerja untuk rakyat. Kita juga tidak mau negeri ini hancur akibat pangan,” tutup Demer.