Anggota DPD RI LaNyalla Mattalitti: Masih Banyak Hambatan Ekonomi Di Daerah

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar kepala daerah hati-hati dalam membuat kebijakan pemulihan ekonomi didukung anggota DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, kebijakan tersebut positif, namun dalam kunjungan kerjanya ke daerah, masih banyak hambatan ekonomi di daerah. 

"Saya mendukung langkah presiden di tengah pandemi ini agar ekonomi dapat terus berjalan dengan positif," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (11/02). 

“Tetapi dalam kunjungan kerja saya ke sejumlah daerah, masih banyak contoh kasus hambatan ekonomi di daerah. Ini yang harus menjadi perhatian serius eksekutif,” ungkapnya. 

LaNyalla menyebut masih ada hambatan ekonomi di daerah terkait monopoli, kartel, dan kebijakan unfair (tidak adil) kepala daerah terhadap pengusaha tertentu di daerah, yang diduga berkaitan dengan praktik “balas jasa” saat Pilkada kepada pemodal kepala daerah terpilih. “Ini kan ujungnya menghambat ekonomi, karena adanya praktik unfair yang dilakukan kepala daerah, yang begini-begini, presiden harus tahu,” ungkapnya.   

Padahal, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, pemerintah harus mendorong aktivitas perekonomian di daerah untuk menopang kinerja ekonomi nasional. Sebab, terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah, sama dengan semakin terpuruknya aktivitas ekonomi nasional, dan konsekuensinya, terjadi kontraksi ekonomi lebih dalam lagi. 

Sebaliknya, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap aktivitas ekonomi terus digenjot untuk menekan laju inflasi. “Semua harus berjalan. Selain penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing, perekonomian di daerah juga harus terus didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi," kata LaNyalla.

Ia meminta kepada semua daerah mulai meningkatkan produktivitas ekonominya di berbagai sektor unggulan untuk membuat ketahanan dan kekuatan baru. "Jadi pasca-pandemi kita siap menghadapi kenormalan seperti biasa," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Kalimantan Timur di Istana Negara Jakarta, Selasa (09/02/2021).

Selain penanganan Covid-19, pesan penting Presiden Jokowi, agar kiranya tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat melemahkan kegiatan perekonomian di daerah, terutama kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian di daerah melalui aktivitasnya.