Membuang anggaran yang fantastis untuk menyelesaikan kasus gratifikasi dinilai pemborosan. Mestinya KPK bisa membongkar kasus korupsi yang benar-benar dampak kerugiannya dirasakan konkret oleh negara dan masyarakat.

\"Dana yang dibuang untuk mencegah dan memotong tradisi korupsi itu gilaa-gilaan dan fantastis. Faktanya, belakangan justru yang marak terjaring OTT hanya gratifikasi, yang nilainya pun diluar espektasi ketika kita membayangkan, dana yang besar untuk target yang besar,\" kata politisi PDIP Deliserdang Oky Teger Mahatidana Bangun kepada RMOLSumut, Rabu (6/11).

Menurut Oky, sudah waktunya KPK mengembalikan kepercayaan warga dan menepis keraguan bahwa KPK hanya alat kepentingan kekuasaan.

\"Ayolah, KPK bisa melakukan hal yang lebih besar dari sekadar membongkar kasus gratifikasi,\" kata Oky.

Oky menambahkan, jika sasaran terus mengarah kepada gratifikasi yang notabene hidup diseputaran lingkungan kepala daerah, bisa berdampak pada ketidakpercayaan warga terhadap produk pilkada langsung.

\"Ya kalau mau distop, stop sejak awal, jangan setelah jadi kepala daerah. Biar gratifikasi ngga jadi judul utama. Kembali ke niat awal lah. Cegah korupsinya,\" demikian Oky.[R]

" itemprop="description"/> Membuang anggaran yang fantastis untuk menyelesaikan kasus gratifikasi dinilai pemborosan. Mestinya KPK bisa membongkar kasus korupsi yang benar-benar dampak kerugiannya dirasakan konkret oleh negara dan masyarakat.

Menurut Oky, sudah waktunya KPK mengembalikan kepercayaan warga dan menepis keraguan bahwa KPK hanya alat kepentingan kekuasaan.

\"Ayolah, KPK bisa melakukan hal yang lebih besar dari sekadar membongkar kasus gratifikasi,\" kata Oky.

Oky menambahkan, jika sasaran terus mengarah kepada gratifikasi yang notabene hidup diseputaran lingkungan kepala daerah, bisa berdampak pada ketidakpercayaan warga terhadap produk pilkada langsung.

\"Ya kalau mau distop, stop sejak awal, jangan setelah jadi kepala daerah. Biar gratifikasi ngga jadi judul utama. Kembali ke niat awal lah. Cegah korupsinya,\" demikian Oky.[R]

"/> Membuang anggaran yang fantastis untuk menyelesaikan kasus gratifikasi dinilai pemborosan. Mestinya KPK bisa membongkar kasus korupsi yang benar-benar dampak kerugiannya dirasakan konkret oleh negara dan masyarakat.

Menurut Oky, sudah waktunya KPK mengembalikan kepercayaan warga dan menepis keraguan bahwa KPK hanya alat kepentingan kekuasaan.

\"Ayolah, KPK bisa melakukan hal yang lebih besar dari sekadar membongkar kasus gratifikasi,\" kata Oky.

Oky menambahkan, jika sasaran terus mengarah kepada gratifikasi yang notabene hidup diseputaran lingkungan kepala daerah, bisa berdampak pada ketidakpercayaan warga terhadap produk pilkada langsung.

\"Ya kalau mau distop, stop sejak awal, jangan setelah jadi kepala daerah. Biar gratifikasi ngga jadi judul utama. Kembali ke niat awal lah. Cegah korupsinya,\" demikian Oky.[R]

"/>

Anggaran Fantastis Untuk Bongkar Gratifikasi, Oky: KPK, Itu Pemborosan!

LAPORAN : Jonris Purba

Rabu, 6 November 2019 | 07:17

"Dana yang dibuang untuk mencegah dan memotong tradisi korupsi itu gilaa-gilaan dan fantastis. Faktanya, belakangan justru yang marak terjaring OTT hanya gratifikasi, yang nilainya pun diluar espektasi ketika kita membayangkan, dana yang besar untuk target yang besar," kata politisi PDIP Deliserdang Oky Teger Mahatidana Bangun kepada RMOLSumut, Rabu (6/11).

Menurut Oky, sudah waktunya KPK mengembalikan kepercayaan warga dan menepis keraguan bahwa KPK hanya alat kepentingan kekuasaan.

"Ayolah, KPK bisa melakukan hal yang lebih besar dari sekadar membongkar kasus gratifikasi," kata Oky.

Oky menambahkan, jika sasaran terus mengarah kepada gratifikasi yang notabene hidup diseputaran lingkungan kepala daerah, bisa berdampak pada ketidakpercayaan warga terhadap produk pilkada langsung.

"Ya kalau mau distop, stop sejak awal, jangan setelah jadi kepala daerah. Biar gratifikasi ngga jadi judul utama. Kembali ke niat awal lah. Cegah korupsinya," demikian Oky.[R]

Menurut Oky, sudah waktunya KPK mengembalikan kepercayaan warga dan menepis keraguan bahwa KPK hanya alat kepentingan kekuasaan.

"Ayolah, KPK bisa melakukan hal yang lebih besar dari sekadar membongkar kasus gratifikasi," kata Oky.

Oky menambahkan, jika sasaran terus mengarah kepada gratifikasi yang notabene hidup diseputaran lingkungan kepala daerah, bisa berdampak pada ketidakpercayaan warga terhadap produk pilkada langsung.

"Ya kalau mau distop, stop sejak awal, jangan setelah jadi kepala daerah. Biar gratifikasi ngga jadi judul utama. Kembali ke niat awal lah. Cegah korupsinya," demikian Oky.