Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimis mampu menjadi partai besar di Sumatera Utara. Optimisme ini disampaikan Ketua DPW PSI Sumatera Utara, Sahat Marthin Philips Sinurat saat memberikan keterangan pers di Kantor DPW PSI Sumut, Jalan Pattimura, Medan, Jumat, 16 Oktober 2026.
Sahat mengatakan, saat ini DPW PSI Sumut terus membenahi struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota hingga kepengurusan tingkat kecamatan dan desa.
“Saat ini dari 33 DPD tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara, tinggal 1 DPD yang masih kepengurusan lama. Sedangkan 32 sudah kepengurusan baru,” katanya didampingi Sekretaris DPW PSI, Delia Ulfa.
Sementara pada tingkat kecamatan, PSI Sumut juga terus mempercepat pembentukan dan pengesahan kepengurusan. Dari sekitar 455 kecamatan yang ada di Sumatera Utara, kepengurusan PSI pada 380 kecamatan telah mendapatkan surat keputusan (SK).
“Secara keseluruhan, pembentukan struktur kepengurusan sudah mencapai sekitar 85 persen. Ini menjadi semangat baru bagi kami untuk membesarkan PSI di Sumatera Utara,” ujar Sahat.
Untuk membesarkan partai tersebut, PSI Sumatera Utara mengusung 8 program solidaritas yang diyakini akan mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Delapan program tersebut menjadi bagian dari upaya PSI memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus membangun basis dukungan menjelang kontestasi politik mendatang.
Delapan program tersebut meliputi solidaritas untuk pekerja dan buruh; solidaritas masyarakat desa; solidaritas untuk penyandang disabilitas; solidaritas untuk petani dan nelayan; solidaritas untuk pedagang pasar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); solidaritas perempuan dan anak; solidaritas bilal mayit dan penggali kubur; serta solidaritas untuk wong cilik dan masyarakat miskin perkotaan.
“Melalui program solidaritas ini PSI akan menjadi ‘Rumah” bagi semua elemen masyarakat untuk menjadi tempat menampung aspirasi mereka dan juga untuk memperjuangkan kebutuhan mereka. PSI menargetkan program-program itu tidak berhenti sebagai agenda politik semata, tetapi menjadi sarana untuk menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.