Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik pengoplosan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di Jakarta Timur. Praktik yang diduga merugikan masyarakat tersebut terungkap saat inspeksi mendadak di dua lokasi, yakni kawasan Kayumanis, Matraman, dan Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu, 28 Oktober 2026.
Di lokasi pertama, Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram, tetapi dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram.
Amran menyebut praktik tersebut sebagai tindakan amoral karena beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru diduga dimanfaatkan untuk meraup keuntungan lebih besar.
“Beras negara dioplos,” tegas Amran, seraya mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini bekerja keras mewujudkan swasembada beras di tengah ancaman krisis pangan global.
Berdasarkan informasi awal, barang bukti yang ditemukan mencapai sekitar 600 ton. Namun, jumlah keseluruhan beras yang diduga terlibat diperkirakan mencapai ribuan ton dan masih memerlukan pendalaman aparat kepolisian.
Usai melakukan sidak di Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan pemeriksaan ke Pasar Induk Beras Cipinang. Di lokasi kedua, ia menduga praktik serupa berkaitan dengan jaringan atau sindikasi mafia beras yang harus diusut hingga tuntas.
Amran meminta kepolisian menelusuri asal-usul beras, jalur distribusi, serta seluruh pihak yang diduga terlibat. Ia menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi harus menyasar jaringan di balik praktik tersebut.
Menurutnya, kondisi stok beras nasional yang melimpah menjadi momentum untuk memberantas mafia pangan. Cadangan beras pemerintah saat ini disebut mencapai sekitar 4,5 juta ton, bahkan kapasitas gudang tidak lagi mencukupi sehingga pemerintah harus menyewa ruang penyimpanan tambahan.
Amran menduga praktik pengoplosan di Pasar Induk Beras Cipinang juga berlangsung dalam skala besar, dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton jika dilakukan berulang setiap hari.
Ia menegaskan, pemerintah bersama kepolisian akan terus memburu jaringan mafia beras demi memastikan program SPHP tepat sasaran, menjaga stabilitas harga, dan melindungi masyarakat dari praktik perdagangan pangan yang merugikan.
Amran juga mengapresiasi jajaran Polri atas langkah cepat mengungkap dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi tersebut.