Amandemen UU P2SK Perkuat Kewenangan LPS, Kini Bisa Lakukan Resolusi Perusahaan Asuransi

•EKONOMI
externalexternalexternalexternal
Amandemen UU P2SK Perkuat Kewenangan LPS, Kini Bisa Lakukan Resolusi Perusahaan Asuransi
Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo pada Media Gathering dengan insan pers/Ist

Article Header Image Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperoleh penguatan kewenangan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional melalui amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Salah satu penguatan tersebut adalah penambahan mandat bagi LPS untuk melakukan resolusi perusahaan asuransi. Kewenangan ini diharapkan memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus menjaga stabilitas industri asuransi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, dalam kegiatan Media Gathering bersama insan pers dan jurnalis Sumatera Utara di Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu, 18 November 2026.

Dalam pemaparannya bertajuk Peran LPS Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Aditya menjelaskan bahwa penguatan mandat tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri asuransi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Menurutnya, kewenangan resolusi perusahaan asuransi tidak hanya berkaitan dengan penanganan perusahaan yang mengalami kegagalan, tetapi juga mengutamakan perlindungan hak-hak pemegang polis melalui keberlanjutan polis.

"Adanya penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung terwujudnya ekosistem asuransi berkelanjutan dan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Selain itu, mandat tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi," jelas Aditya.

Ia menambahkan, program penjaminan polis akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat mekanisme perlindungan konsumen dan resolusi perusahaan asuransi.

Keberadaan program tersebut juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk asuransi semakin berkembang.

Aditya menyebutkan, sejumlah negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Kanada, dan Inggris telah menerapkan program penjaminan polis sebagai bagian dari mekanisme perlindungan pemegang polis.

"Best practices di beberapa negara yang telah melaksanakan program penjaminan polis, antara lain Malaysia, Korea, Kanada, maupun United Kingdom menunjukkan bahwa adanya program penjaminan polis yang kredibel dapat mendukung momentum pertumbuhan industri melalui peningkatan trust dan partisipasi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran media dalam menyosialisasikan tugas dan fungsi LPS kepada masyarakat.

Menurut Jimmy, Kantor Perwakilan LPS I memiliki tanggung jawab strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran LPS menjaga kepercayaan terhadap industri perbankan serta mendorong literasi keuangan, khususnya di wilayah Sumatera.

Ia mengapresiasi dukungan insan pers yang selama ini menjadi mitra LPS dalam menyampaikan informasi kebijakan secara akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.

Ke depan, lanjut Aditya, LPS akan terus mematangkan persiapan aktivasi program penjaminan polis melalui penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan perlindungan konsumen sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.Article Image

Editor : Jonris Purba


Berita Terkait