Aktivis Buruh: Isu Tutup TPL Perlu Pikirkan Nasib Ribuan Pekerja 

Keberadaan ribuan pekerja menjadi hal yang harus ikut diperhatikan oleh piham yang menyuarakan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

 Sebab, mereka dipastikan kehilangan pekerjaan jika perusahaan bubur kertas tersebut ditutup.

Demikian disampaikan salah seorang aktivis buruh Fatiwanolo Zega SH selaku Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejatehra Independen (SEJATI).

"Desakan menutup perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), sangat mengganggu bagi pekerja/buruh," katanya, Kamis (24/6/2021).

Fatiwanolo Zega mengaku selalu mengikuti perkembangan terkait isu penutupan TPL oleh masyarakat yang didampingi kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ia mengaku prihatin atas desakan yang terkesan mengabaikan  nasib para pekerja yang menggantungkan pencaharian dari perusahaan tersebut.

"Ditengah keadaan pandemik yang membuat kesulitan ekonomi rakyat, banyaknya pengangguran dan pemerintah sedang giat-giatnya menarik investor. Harusnya jika ada hal yang tidak sesuai (menyalahi) menurut temuan atau pendapat pihak lain dalam hal ini teman-teman LSM/NGO atau kelompok manapun, baiknya tidak langsung menebarkan opini 'Tutup TPL', karena akan membuat kegelisahan terutama di kalangan pekerja/buruh dan lain sebagainya," sebutnya.

Ia mengaku tidak dalam posisi membela TPL, tetapi baiknya jika ada temuan masalah yang diduga dilakukan atau dilanggar oleh TPL, bisa didialogkan atau upaya hukum sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Fatiwanolo Zega mengaku sudah pernah turun langsung ke Porsea, lokasi operasional perusahaan TPL, untuk melakukan dialog dan sharing kepada para pekerja/buruh. 

"Saya sebagai Ketua Umum dan rekan dari DPP K. SEJATI sudah dua kali datang ke Porsea untuk menenangkan pemikiran rekan-rekan buruh (anggota Sejati) yang ada di TPL. Semoga kedatangan kami bisa membantu memberi ketenangan bekerja bagi rekan-rekan pekerja/buruh," bebernya.

Fatiwanolo Zega menganjutkan solution atas persoalan yang ada.

"Dari saya adalah cara-cara menyelesaikan masalah temuan rekan-rekan pemerhati lingkungan atau LSM/NGO yang diharapkan bisa memberi untung semua pihak. Jangan langsung kata tutup. Semacam tidak ada mekanisme hukum kita dan terkesan menghakimi. Serahkan semua problema ini pada pemerintah sebagai pemegang regulator dan kebijakan. Sebab, TPL juga tentu beroperasi berdasarkan regulasi yang ada," pungkasnya.