Lintas 98 Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam 98 Revolution Network menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa damai di Markas Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (9/11/2026). Massa mendesak Polri mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual, motif, hingga pihak yang menerima informasi hasil penyadapan.
Koordinator aksi, Thomas J Tarigan, mengatakan dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik nasional merupakan persoalan serius yang harus diusut secara transparan.
"Kami hadir di Polda Sumut untuk menyampaikan dukungan terkait kasus yang mengebohkan jagat Nusantara saat ini, yaitu dugaan penyadapan ilegal terhadap pimpinan Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo dan beberapa tokoh politik nasional lainnya," ujar Thomas kepada wartawan.
Menurutnya, Polri harus berani mengungkap siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut, apa motifnya, serta kepada siapa informasi hasil penyadapan disalurkan.
Thomas juga menyoroti dugaan keterlibatan operasi intelijen asing dalam kasus tersebut. Ia menduga perangkat yang digunakan untuk penyadapan diperoleh melalui aktivitas ilegal.
"Kita patut menduga ada operasi intelijen asing di sini. Alat-alat itu diduga didapatkan secara ilegal dan digunakan untuk menyadap petinggi negara," tegasnya.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan keamanan nasional.
Lintas 98 Sumut juga mendesak Polri menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum pejabat di lingkungan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto maupun pihak lain yang diduga memiliki afiliasi dalam perkara tersebut.
"Polri jangan takut. Rakyat Indonesia siap mendukung di belakang itu. Kami meminta semuanya dibuka secara terang-terangan agar masyarakat mengetahui siapa dalang dan apa motifnya," katanya.
Thomas mengaku prihatin atas munculnya dugaan keterlibatan oknum internal kepolisian dalam perkara penyadapan terhadap Presiden. Karena itu, ia meminta penanganan kasus dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih.
Pihaknya memastikan akan terus mengawal proses pengusutan hingga perkara tersebut dibawa ke pengadilan.
Ia juga meminta hasil penyidikan yang relevan dibuka kepada publik, terutama dalam proses persidangan, dengan tetap memperhatikan informasi yang harus dirahasiakan selama penyidikan berlangsung.
"Kami akan terus memberikan dukungan dan mengawal kasus ini sampai diproses di pengadilan. Poin-poin penting hasil penyadapan nantinya perlu dibuka kepada publik dalam persidangan," pungkasnya.