Sesepuh Partai Golkar Akbar Tanjung sepakat dengan sikap Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar itu menilai, pelaksanaan Munas akhir tahun untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan di tengah adanya dorongan sebagian elite partai mempercepat penyelenggaraan Munas.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya. Kita tetap berpegang pada pelaksanaan Desember 2019. Yang penting sekarang, Golkar harus menyiapkan mekanismenya, aturan mainnya, dan mulai berdinamika secara demokratis bagi siapa pun yang ingin maju jadi Ketua Umum," ujar Akbar di Hotel Sofyan, Jakarta, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar ini, dinamika yang berkembang menjelang Munas, adalah hal biasa. Dinamika itu terlihaat dengan munculnya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
"Kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakanlah, Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan. Itu harus dihormati, atau untuk calon lain juga harus dihargai. Sehingga dinamika demokratis itu benar-benar berjalan," tandas Akbar.
Diwawancarai secara terpisah, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, berpegang pada ketentuan partai adalah salah satu cara untuk meredam gejolak yang terjadi di tubuh Golkar menjelang Munas.
Hendri mengatakan, partai beringin itu beberapa kali dilanda konflik yang hampir membuat pecah akibat perebutan Munas. Untuk mengantisipsi kembali terjadinya perpecahan, pelaksanaan Munas Golkar memang sebaiknya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Golkar ini kan pernah hampir pecah. Kita harap agar sekarang kondusifitasnya dijaga. Jangan sampai soal pelaksanaan Munas saja jadi ada konflik lagi. Kalau memang waktunya baru Desember ya tinggal diikuti saja aturan main itu," tandasnya. [fak]
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar itu menilai, pelaksanaan Munas akhir tahun untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan di tengah adanya dorongan sebagian elite partai mempercepat penyelenggaraan Munas.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya. Kita tetap berpegang pada pelaksanaan Desember 2019. Yang penting sekarang, Golkar harus menyiapkan mekanismenya, aturan mainnya, dan mulai berdinamika secara demokratis bagi siapa pun yang ingin maju jadi Ketua Umum," ujar Akbar di Hotel Sofyan, Jakarta, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar ini, dinamika yang berkembang menjelang Munas, adalah hal biasa. Dinamika itu terlihaat dengan munculnya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
"Kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakanlah, Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan. Itu harus dihormati, atau untuk calon lain juga harus dihargai. Sehingga dinamika demokratis itu benar-benar berjalan," tandas Akbar.
Diwawancarai secara terpisah, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, berpegang pada ketentuan partai adalah salah satu cara untuk meredam gejolak yang terjadi di tubuh Golkar menjelang Munas.
Hendri mengatakan, partai beringin itu beberapa kali dilanda konflik yang hampir membuat pecah akibat perebutan Munas. Untuk mengantisipsi kembali terjadinya perpecahan, pelaksanaan Munas Golkar memang sebaiknya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Golkar ini kan pernah hampir pecah. Kita harap agar sekarang kondusifitasnya dijaga. Jangan sampai soal pelaksanaan Munas saja jadi ada konflik lagi. Kalau memang waktunya baru Desember ya tinggal diikuti saja aturan main itu," tandasnya. [fak]
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
