Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Irwansyah mengatakan tabayun merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah kita termakan informasi bohong alias hoax. Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik 'tolak hoax dan politisasi SARA' yang digelar oleh Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara di Kampus UIN Sumut, Kamis (10/1/2019).
"Informasi yang diterima itu jangan langsung dicerna, harus difilter/disaring. Cara menangkal hoax dengan cara tabayyun," katanya.
Di tahun politik, kata dia, segala sesuatu atau cara akan dipergunakan untuk bisa meraih kekuasaan. Disisi lain, ia juga tidak sepakat agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.
"Agama itu sakral, tidak boleh dipermainkan apalagi ketika untuk meraih kekuasaan," tutur mantan Komisioner KPU Kota Medan itu.
Sementara itu, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut, Irfan Nasution meminta agar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dapat lebih tanggap terhadap isu yang berkembang dimasyarakat.
"Mengenai kotak suara yang berbahan karton dan kisi-kisi yang akan diberikan kepada pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden itu tidak terbantahkan. Tapi, KPU RI lambat memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga isunya menjadi liar," imbuhnya.
Yang terjadi saat ini, lanjut Irfan, KPU RI baru memberikan penjelasan setelah informasi menjadi liar ditengah-tengah masyarakat.
"KPU memiliki PPID (Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Tapi, itu tidak berfungsi dengan maksimal," jelasnya.
Irfan meyakini kedua isu tersebut tidak akan menjadi liar apabila KPU sedari awal memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ada dasar hukum dari kedua isu tersebut," paparnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif JaDI Sumut, Nazir Salim Manik. Presidium JaDI, Aulia Andri, Yenni Rambe. Komisioner Bawaslu Sumut, Marwan. Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Irwansyah mengatakan tabayun merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah kita termakan informasi bohong alias hoax. Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik 'tolak hoax dan politisasi SARA' yang digelar oleh Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara di Kampus UIN Sumut, Kamis (10/1/2019).
"Informasi yang diterima itu jangan langsung dicerna, harus difilter/disaring. Cara menangkal hoax dengan cara tabayyun," katanya.
Di tahun politik, kata dia, segala sesuatu atau cara akan dipergunakan untuk bisa meraih kekuasaan. Disisi lain, ia juga tidak sepakat agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.
"Agama itu sakral, tidak boleh dipermainkan apalagi ketika untuk meraih kekuasaan," tutur mantan Komisioner KPU Kota Medan itu.
Sementara itu, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut, Irfan Nasution meminta agar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dapat lebih tanggap terhadap isu yang berkembang dimasyarakat.
"Mengenai kotak suara yang berbahan karton dan kisi-kisi yang akan diberikan kepada pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden itu tidak terbantahkan. Tapi, KPU RI lambat memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga isunya menjadi liar," imbuhnya.
Yang terjadi saat ini, lanjut Irfan, KPU RI baru memberikan penjelasan setelah informasi menjadi liar ditengah-tengah masyarakat.
"KPU memiliki PPID (Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Tapi, itu tidak berfungsi dengan maksimal," jelasnya.
Irfan meyakini kedua isu tersebut tidak akan menjadi liar apabila KPU sedari awal memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ada dasar hukum dari kedua isu tersebut," paparnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif JaDI Sumut, Nazir Salim Manik. Presidium JaDI, Aulia Andri, Yenni Rambe. Komisioner Bawaslu Sumut, Marwan.
BERITA BERIKUTNYA
Kecelakaan Beruntun Di Asahan, Seorang Tewas
Van Joened
Berita Populer
