Menurut Airlangga, pemilihan ketum secara aklamasi tidak perlu menjadi polemik. Airlangga mencontohkan Munas dengan menghasilkan ketua umum secara aklamasi yang terjadi pada 2014. Saat itu, Aburizal Bakrie (ARB) terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.
Kurang tepat jika ada yang menyatakan bahwa mekanisme aklamasi pemilihan ketum Golkar tidak demokratis dan berpotensi memecah Golkar seperti dulu di 2014, yang memilih ARB secara aklamasi. Pasca Munas Golkar 2014, Golkar terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu ARB (Munas Bali) dan kubu Agung Laksono (Munas Ancol).
Pertama, jika voting merupakan mekanisme demokrasi, begitu juga dengan opsi aklamasi. Dari rekam jejak munas Golkar, voting justru lebih sering membuat kader Golkar yang kalah potensi terpecah lalu membuat partai baru. Sebut misalnya kekalahan Surya Paloh dari ARB saat Munas Golkar 2009 di Riau yang melahirkan partai Nasdem.
Begitu juga dengan berdirinya PKPI dan Partai Berkarya. Sebelumnya juga sudah lahir Gerindra dan Hanura. Opsi voting dalam gelaran Munas Golkar jauh lebih besar intrik dan manuver yang akan dimaksimalkan kandidat dan tim suksesnya, ketimbang musyawarah untuk mufakat.
Kedua, perpecahan Golkar pasca Munas 2014 terjadi karena pilihan dukungan capres-cawapres pada Pemilu 2014. Sementara dalam Pemilu 2019 lalu, jajaran Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto solid mendukung dua periode pemerintahan Jokowi. Ini perbedaan mendasarnya. Seperti diketahui, Golkar tak bisa jauh dari kekuasaan pemerintah terpilih.
Jadi opsi aklamasi untuk mendukung kembali Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar diprediksi tidak berpotensi memecah belah Golkar seperti dulu. Tetapi tentu aklamasi atau tidaknya pemilihan ketum tergantung pada dinamika Munas Golkar tanggal 4-6 Desember mendatang.
Ketiga, tren parpol utama pengusung Jokowi-Maruf Amin juga memilih kembali ketumnya secara bulat, seperti Muhaimin Iskandar (PKB), Megawati Soekarnoputri (PDIP), dan Surya Paloh (Nasdem). Bahkan Gerindra yang belakangan berbalik arah bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi pun, kembali memilih Prabowo Subianto sebagai ketumnya.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) juga mendorong Munas Golkar nanti sebaiknya mencapai musyawarah mufakat. Menurut ARB, lebih baik tenaga partai disimpan untuk berkompetisi dengan pihak lain di luar partai, terutama jelang Pilkada tahun depan atau nanti pada Pemilu 2024.
Keempat, Apabila misalnya terjadi deadlock saat Munas dan voting adalah jalan terakhir yang memungkinkan dalam agenda memilih ketum Golkar periode 2019-2024, maka petahana Airlangga Hartarto pun berpotensi besar menang lagi. Dalam voting, penentu kemenangan berada di pemilik suara sah, yaitu 34 Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi), 514 DPD tingkat II (kabupaten/kota), 1 suara DPP, 1 suara Dewan Pembina, dan 10 ormas sayap partai.
Sampai saat ini, DPD tingkat provinsi konsisten mendukung Airlangga Hartarto. Suara DPD tingkat provinsi merepresentasikan suara DPD kabupaten/kota. Artinya, sekalipun suara DPD II bisa digoyang misalnya terjadi voting, namun hasilnya diprediksi tidak akan signifikan, kecuali jika pihak istana yang melakukannya, seperti saat Setnov terpilih sebagai ketum Golkar di Munas Bali 2016.
Hasil Survei SPIN (Survey & Polling Indonesia) yang tidak dipublikasikan ke publik menyatakan bahwa jika terjadi voting, maka 85 persen Airlangga Hartarto berpotensi terpilih kembali menjadi Ketum Golkar dari aspek PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).
Kelima, karena khittah Golkar selalu berada di lingkaran kekuasaan, maka restu dari penguasa terhadap caketum Golkar dianggap signifikan. Idealnya pihak istana harus bersikap netral. Tetapi fakta bahwa Presiden Jokowi sangat memuji kepemimpinan Airlangga dalam acara HUT Golkar ke-55 tanggal 6 November 2019 adalah sinyalemen positif dari istana bagi Menko Perekonomian untuk melanjutkan lagi kepemimpinannya di Golkar.
Pujian Jokowi tersebut punya makna denotatif, bukan konotatif. Selain itu, sentilan Airlangga kepada Bamsoet dalam pidato di Rapimnas Golkar 14 November kemarin di Hotel Sultan juga akan menjadi tolok ukur pemegang hak suara dalam memilih Ketum Golkar jika terjadi voting. Etika dan integritas adalah unsur penting para pemegang hak suara menentukan pilihan terhadap ketua umumnya. Komitmen sama ketum saja dilanggar, apalagi sama anggota, begitu asumsinya.
Jadi memang buat apa menguras energi melakukan voting, jika musyawarah mufakat (aklamasi) bisa dilakukan. Toh Airlangga Hartarto positif akan kembali terpilih sebagai Ketum Golkar di Munas 4-6 Desember 2019, baik itu secara aklamasi, maupun lewat voting.***
Igor Dirgantara
Dosen Fisip Universitas Jayabaya, Director Survey & Polling Indonesia (SPIN)
Menurut Airlangga, pemilihan ketum secara aklamasi tidak perlu menjadi polemik. Airlangga mencontohkan Munas dengan menghasilkan ketua umum secara aklamasi yang terjadi pada 2014. Saat itu, Aburizal Bakrie (ARB) terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.
Kurang tepat jika ada yang menyatakan bahwa mekanisme aklamasi pemilihan ketum Golkar tidak demokratis dan berpotensi memecah Golkar seperti dulu di 2014, yang memilih ARB secara aklamasi. Pasca Munas Golkar 2014, Golkar terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu ARB (Munas Bali) dan kubu Agung Laksono (Munas Ancol).
Pertama, jika voting merupakan mekanisme demokrasi, begitu juga dengan opsi aklamasi. Dari rekam jejak munas Golkar, voting justru lebih sering membuat kader Golkar yang kalah potensi terpecah lalu membuat partai baru. Sebut misalnya kekalahan Surya Paloh dari ARB saat Munas Golkar 2009 di Riau yang melahirkan partai Nasdem.
Begitu juga dengan berdirinya PKPI dan Partai Berkarya. Sebelumnya juga sudah lahir Gerindra dan Hanura. Opsi voting dalam gelaran Munas Golkar jauh lebih besar intrik dan manuver yang akan dimaksimalkan kandidat dan tim suksesnya, ketimbang musyawarah untuk mufakat.
Kedua, perpecahan Golkar pasca Munas 2014 terjadi karena pilihan dukungan capres-cawapres pada Pemilu 2014. Sementara dalam Pemilu 2019 lalu, jajaran Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto solid mendukung dua periode pemerintahan Jokowi. Ini perbedaan mendasarnya. Seperti diketahui, Golkar tak bisa jauh dari kekuasaan pemerintah terpilih.
Jadi opsi aklamasi untuk mendukung kembali Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar diprediksi tidak berpotensi memecah belah Golkar seperti dulu. Tetapi tentu aklamasi atau tidaknya pemilihan ketum tergantung pada dinamika Munas Golkar tanggal 4-6 Desember mendatang.
Ketiga, tren parpol utama pengusung Jokowi-Maruf Amin juga memilih kembali ketumnya secara bulat, seperti Muhaimin Iskandar (PKB), Megawati Soekarnoputri (PDIP), dan Surya Paloh (Nasdem). Bahkan Gerindra yang belakangan berbalik arah bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi pun, kembali memilih Prabowo Subianto sebagai ketumnya.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) juga mendorong Munas Golkar nanti sebaiknya mencapai musyawarah mufakat. Menurut ARB, lebih baik tenaga partai disimpan untuk berkompetisi dengan pihak lain di luar partai, terutama jelang Pilkada tahun depan atau nanti pada Pemilu 2024.
Keempat, Apabila misalnya terjadi deadlock saat Munas dan voting adalah jalan terakhir yang memungkinkan dalam agenda memilih ketum Golkar periode 2019-2024, maka petahana Airlangga Hartarto pun berpotensi besar menang lagi. Dalam voting, penentu kemenangan berada di pemilik suara sah, yaitu 34 Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi), 514 DPD tingkat II (kabupaten/kota), 1 suara DPP, 1 suara Dewan Pembina, dan 10 ormas sayap partai.
Sampai saat ini, DPD tingkat provinsi konsisten mendukung Airlangga Hartarto. Suara DPD tingkat provinsi merepresentasikan suara DPD kabupaten/kota. Artinya, sekalipun suara DPD II bisa digoyang misalnya terjadi voting, namun hasilnya diprediksi tidak akan signifikan, kecuali jika pihak istana yang melakukannya, seperti saat Setnov terpilih sebagai ketum Golkar di Munas Bali 2016.
Hasil Survei SPIN (Survey & Polling Indonesia) yang tidak dipublikasikan ke publik menyatakan bahwa jika terjadi voting, maka 85 persen Airlangga Hartarto berpotensi terpilih kembali menjadi Ketum Golkar dari aspek PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).
Kelima, karena khittah Golkar selalu berada di lingkaran kekuasaan, maka restu dari penguasa terhadap caketum Golkar dianggap signifikan. Idealnya pihak istana harus bersikap netral. Tetapi fakta bahwa Presiden Jokowi sangat memuji kepemimpinan Airlangga dalam acara HUT Golkar ke-55 tanggal 6 November 2019 adalah sinyalemen positif dari istana bagi Menko Perekonomian untuk melanjutkan lagi kepemimpinannya di Golkar.
Pujian Jokowi tersebut punya makna denotatif, bukan konotatif. Selain itu, sentilan Airlangga kepada Bamsoet dalam pidato di Rapimnas Golkar 14 November kemarin di Hotel Sultan juga akan menjadi tolok ukur pemegang hak suara dalam memilih Ketum Golkar jika terjadi voting. Etika dan integritas adalah unsur penting para pemegang hak suara menentukan pilihan terhadap ketua umumnya. Komitmen sama ketum saja dilanggar, apalagi sama anggota, begitu asumsinya.
Jadi memang buat apa menguras energi melakukan voting, jika musyawarah mufakat (aklamasi) bisa dilakukan. Toh Airlangga Hartarto positif akan kembali terpilih sebagai Ketum Golkar di Munas 4-6 Desember 2019, baik itu secara aklamasi, maupun lewat voting.***
Igor Dirgantara
Dosen Fisip Universitas Jayabaya, Director Survey & Polling Indonesia (SPIN)
BERITA SEBELUMNYA
Vitamin E Asetat, Zat Pengental Minyak Pada Vape Bisa Makan Korban
BERITA BERIKUTNYA
14 Balon KDh Medan Resmi 'Bertarung' di Gerindra
Van Joened
Berita Populer
