Harga kedelai yang mahal yang membuat pengusaha tahu dan tempe kembali harus mogok produksi membuat anggota DPRD Sumatera Utara Ahmad Hadian prihatin.
Menurutnya kondisi ini tidak seharusnya terjadi di Indonesia yang notabene merupakan negara pertanian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kondisi ini kata Hadian adalah bahwa kondsi ini karena pemerintah sangat tidak berpihak kepada petani dan sektor pertanian.
"Yang belum ada saat ini keberpihakan total pemerintah terhadap sektor pertanian dan tidak ada keseriusan dalam mewujudkan kedaulatan pangan," katanya, Kamis (24/2/2022).
Politisi PKS yang menjabat sekretaris Komisi B DPRD Sumut ini menjelaskan, mahalnya harga kedelai tidak terlepas dari ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. Padahal, tahu dan tempe merupakan salah satu makanan yang sudah menjadi makanan turun temurun di Indonesia. Ia juga heran hingga saat ini keran impor masih menjadi andalan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan kedelai di dalam negeri.
"Padahal kita bisa mandiri dengan kedelai, bibit unggul kita punya, lahan sangat luas dan subur, teknologi kita bisa, tenaga ahli dari bangsa sendiri juga ada. Apa lagi?," ujarnya.
Atas kondisi ini kata Hadian, pemerintah perlu untuk mendorong seluruh kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Sebab, tanaman pangan jenis apapun dapat tumbuh subur di Indonesia.
"Yang dibutuhkan hanya regulasi dan kebijakan yang didasari keberpihakan dan kedaulatan. Itu yang kita dorong untuk dilakukan oleh pemerintah sehingga kita tidak lagi mengandalkan impor untuk kebutuhan pangan. Kita malu masih impor Kedelai, jagung, gandum, sorgum, bawang, jahe dan lainnya. Kita bisa kok, karena alam kita memang sangat mendukung budidaya tanaman itu semua," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved