Ahmad Fauzan : Incumbent Secara Langsung Akan Mempolitisasi Kenetralan ASN Pada Pilkada Di Sumut

Achmad Fauzan/RMOLSumut
Achmad Fauzan/RMOLSumut

Sekretaris Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan  Dewan Pengurus Daerah  Lembaga Pengawas Kinerja Apratur Negara  (LPKAN) Sumatera Utara, Ahmad Fauzan Hasibuan, S. Sos. MSi mengingatkan agar ASN diseluruh daerah Kab/Kota se Sumut yang menyelenggarakan Pilkada Langsung agar memperhatikan netralitas sehingga tidak tersandung dengan peraturan yang berlaku.


"Berikan sanksi bagi ASN yang melanggar hukum dan etika  karena tidak netral," kata Ahmad Fauzan kepada Kantor Berita RMOLSumut, Sabtu (24/10/2020).

Lebih lanjut Fauzan mengungkapkan 

ASN memiliki asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap  pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh atau kepentingan manapun. 

Hal tersebut, ungkap Fauzan, sebagai mana  PP 42/2004 tentang kode etik PNS (pasal 6 huruf h), bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi: Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi. 

Kemudian, SE MenPAN RB (Pasal 11 huruf c), juga mengisyaratkan ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Maka ASN tambah Fauzan dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.

Ketentuan PP dan SE tentang netralisasi ASN kata Fauzan sudah sangat clier dan tidak ada celah bagi ASN untuk ikut politik praktis.

Fauzan mensinyalir ada pejabat di beberapa daerah baik incumbent secara langsung maupun tidak akan mempolitisasi kenetralan ASN di Pilkada nantinya. 

Fauzan juga menyarankan agar Bawaslu Kab/Kota harus menjalan tugas dan fungsinya. "Bawaslu yang diharapkan garda terdepan untuk mengawasi kebiasaan ASN supaya netral saat pilkada.

Karena ini domainnya politik, Ahmad Fauzan juga  menyebutkan, anggota DPRD Kab/Kota seharusnya menjalankan tugas pengawasannya terhadap ASN yang diduga berpeluang menyalah gunakan asas netral ditengah-tengah proses Pilkada yang sedang berlangsung saat ini. "DPRD kab/kota perlu mengagendakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait yang membawahi kepegawaian di kab/kota. 

Ahmad Fauzan, mencontohkan ada dugaan ASN tidak netral di Kota Binjai, sehingga 10 orang kepala lingkungan di kecamatan binjai timur mundur dari jabatannya. Kita tahu kata Fauzan, kepling itu dibawah kendali Lurah, karena diduga tidak patuh terhadap instruksi Lurah para kepling tertekan dan diarahkan untuk berpihak, hingga mereka kemungkinan terpaksa mundur. 

Kejadian seperti itu kata Fauzan menjadi petunjuk bagi Bawaslu untuk mengawasinya, dan DPRD Kota Binjai tidak tutup mata dengan prilaku "menyimpang" yang diduga kuat ada keterlibatan ASN baik ditingkat  Kelurahan, Kecamatan bahkan Kota. DPRD Kota Binjai seharusnya jangan melakukan pembiaran atas prilaku ASN yang tidak netral di Pilkada Kota Binjai. 

"Ketua DPRD Kota Binjai memiliki kewenangan memanggil instansi bila perlu,  Walikota Binjai untuk mengklarifikasi dugaan ketidak netral ASN di Pemko Binjai," sebutnya.