Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, mengecam dugaan pemukulan terhadap seorang Kepala Lingkungan (Kepling) menggunakan alat komunikasi handy talkie (HT) saat Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka Medan.
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Afandi itu menilai, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam mengevaluasi pola komunikasi, pembinaan, dan penegakan disiplin di lingkungan aparatur pemerintahan.
Menurutnya, penegakan aturan dan kedisiplinan memang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan etika, sikap saling menghormati, serta martabat sesama aparatur.
“Kepling itu manusia. Kepling itu bukan samsak tinju. Tegas boleh, arogan jangan. Menegakkan Perda boleh, memukul Kepling jangan,” tegas Afandi, Minggu, 15 November 2026.
Ia mengatakan, setiap persoalan kedisiplinan aparatur seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pembinaan dan teguran sesuai ketentuan, bukan dengan tindakan fisik maupun perlakuan yang merendahkan.
Afandi juga mengingatkan bahwa Satpol PP dan Kepling memiliki tugas serta kewenangan berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Kepling merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat lingkungan yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Sementara Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.
Karena itu, hubungan kerja kedua unsur tersebut harus dibangun melalui koordinasi, komunikasi, dan sikap saling menghormati, bukan berdasarkan perasaan memiliki kewenangan lebih tinggi.
“Jangan sampai perbedaan kewenangan justru melahirkan sikap merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa. Dalam pemerintahan, semua aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang harus dikedepankan adalah kerja sama untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Afandi turut mendorong Pemko Medan mengevaluasi mekanisme pembinaan dan penerapan kedisiplinan aparatur, termasuk tata cara penyampaian instruksi maupun teguran dalam apel dan kegiatan kedinasan lainnya.
Menurutnya, kedisiplinan tidak harus dibangun melalui intimidasi. Budaya kerja yang profesional justru tumbuh ketika setiap aparatur memahami tanggung jawab, mematuhi aturan, serta memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi.
Ia juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mengedepankan komunikasi santun dan profesional.
