Hadir dalam pertemuan aliansi itu Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Perwakilan Kantor Advokat PTRP.
Sebelumnya salah aeorang warga pinggiran Sungai Babura Rahmatsyah mengatakan mereka sudah merasa terintimidasi belakangan ini terutama sejak munculnya wakepala lingkungan sudah banyak mengukur-ukur lokasi di sekitar pinggiran sungai.
\"Setiap kami tanya mereka mengaku tak tahu. Bahkan lurah gang ada di Kecamatan Medan Petisah pun mengaku tak tahu,\" kata Rahmatsyah.
Menurut Rahmatsyah, ada hal yang ditutup-tutupi Pemko Medan terkait pengukuran dan rencana pembongkaran itu.
\"Apalagi jika dikaitkan dengan isu tol dalam kota dan sebagainya. Tentu ketidaktahuan itu ironis,\" tandas Rahmatsyah." itemprop="description"/>
Hadir dalam pertemuan aliansi itu Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Perwakilan Kantor Advokat PTRP.
Sebelumnya salah aeorang warga pinggiran Sungai Babura Rahmatsyah mengatakan mereka sudah merasa terintimidasi belakangan ini terutama sejak munculnya wakepala lingkungan sudah banyak mengukur-ukur lokasi di sekitar pinggiran sungai.
\"Setiap kami tanya mereka mengaku tak tahu. Bahkan lurah gang ada di Kecamatan Medan Petisah pun mengaku tak tahu,\" kata Rahmatsyah.
Menurut Rahmatsyah, ada hal yang ditutup-tutupi Pemko Medan terkait pengukuran dan rencana pembongkaran itu.
\"Apalagi jika dikaitkan dengan isu tol dalam kota dan sebagainya. Tentu ketidaktahuan itu ironis,\" tandas Rahmatsyah."/>
Hadir dalam pertemuan aliansi itu Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Perwakilan Kantor Advokat PTRP.
Sebelumnya salah aeorang warga pinggiran Sungai Babura Rahmatsyah mengatakan mereka sudah merasa terintimidasi belakangan ini terutama sejak munculnya wakepala lingkungan sudah banyak mengukur-ukur lokasi di sekitar pinggiran sungai.
\"Setiap kami tanya mereka mengaku tak tahu. Bahkan lurah gang ada di Kecamatan Medan Petisah pun mengaku tak tahu,\" kata Rahmatsyah.
Menurut Rahmatsyah, ada hal yang ditutup-tutupi Pemko Medan terkait pengukuran dan rencana pembongkaran itu.
\"Apalagi jika dikaitkan dengan isu tol dalam kota dan sebagainya. Tentu ketidaktahuan itu ironis,\" tandas Rahmatsyah."/>
Wacana penertiban bangunan yang berdiri di kawasan pinggiran sungai harus dilakukan dengan menerapkan azas keadilan. Hal ini disampaikan Kordinator BPH KontraS Sumut Al Amin Lubis dalam pertemuan Aliansi Warga Sungai Bederah, Deli dan Babura (AWAS BEDEBAR) atas munculnya pernyataan warga yang merasa terintimidasi.
"Untuk apakah pembongkaran itu. Apakah untuk jalan tol atau apa. Dan jika pembongkaran ini murni untuk menegakkan aturan, maka Kantor Walikota Medan juga harus dibongkar karena melanggar aturan," tegas Al Amin.
Hadir dalam pertemuan aliansi itu Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Perwakilan Kantor Advokat PTRP.
Sebelumnya salah aeorang warga pinggiran Sungai Babura Rahmatsyah mengatakan mereka sudah merasa terintimidasi belakangan ini terutama sejak munculnya wakepala lingkungan sudah banyak mengukur-ukur lokasi di sekitar pinggiran sungai.
"Setiap kami tanya mereka mengaku tak tahu. Bahkan lurah gang ada di Kecamatan Medan Petisah pun mengaku tak tahu," kata Rahmatsyah.
Menurut Rahmatsyah, ada hal yang ditutup-tutupi Pemko Medan terkait pengukuran dan rencana pembongkaran itu.
"Apalagi jika dikaitkan dengan isu tol dalam kota dan sebagainya. Tentu ketidaktahuan itu ironis," tandas Rahmatsyah.
Wacana penertiban bangunan yang berdiri di kawasan pinggiran sungai harus dilakukan dengan menerapkan azas keadilan. Hal ini disampaikan Kordinator BPH KontraS Sumut Al Amin Lubis dalam pertemuan Aliansi Warga Sungai Bederah, Deli dan Babura (AWAS BEDEBAR) atas munculnya pernyataan warga yang merasa terintimidasi.
"Untuk apakah pembongkaran itu. Apakah untuk jalan tol atau apa. Dan jika pembongkaran ini murni untuk menegakkan aturan, maka Kantor Walikota Medan juga harus dibongkar karena melanggar aturan," tegas Al Amin.
Hadir dalam pertemuan aliansi itu Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Perwakilan Kantor Advokat PTRP.
Sebelumnya salah aeorang warga pinggiran Sungai Babura Rahmatsyah mengatakan mereka sudah merasa terintimidasi belakangan ini terutama sejak munculnya wakepala lingkungan sudah banyak mengukur-ukur lokasi di sekitar pinggiran sungai.
"Setiap kami tanya mereka mengaku tak tahu. Bahkan lurah gang ada di Kecamatan Medan Petisah pun mengaku tak tahu," kata Rahmatsyah.
Menurut Rahmatsyah, ada hal yang ditutup-tutupi Pemko Medan terkait pengukuran dan rencana pembongkaran itu.
"Apalagi jika dikaitkan dengan isu tol dalam kota dan sebagainya. Tentu ketidaktahuan itu ironis," tandas Rahmatsyah.