Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 2021 oleh pemerintah memunculkan polemik di tengah masyarakat. Salah satu mengarah pada kecurigaan apakah hal ini berkaitan dengan dana haji yang masih aman atau tidak.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan kecurigaan masyarakat itu sangat beralasan mengingat dana-dana yang sifatnya sangat urgen saja pun saat ini banyak yang berujung pada pidana korupsi.
"Dana apa yang tidak ada korupsinya di Indonesia saat ini?. Dana bansos covid-19 saja pun dikorupsi. Bahkan Menkopolhukam mengatakan korupsi semakin parah di negeri ini. Jadi wajar jika masyarakat curiga dana haji itu masih ada atau dipake untuk hal lain," katanya dalam diskusi virtual dengan tema 'Polemik Kuota Haji' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/6/2021).
Penjelasan dari pemerintah yang menyebutkan dana haji dalam kondisi aman dan bahkan dapat diambil kembali oleh para calon haji yang sudah menyetor lunas, menurutnya tidak cukup untuk menjawab kecurigaan masyarakat ini.
"Butuh aksi yang lebih transparan dari pemerintah untuk membuktikan bahwa dana tersebut aman. Tidak hanya wacana," ujarnya.
Aksi yang dimaksudkannya yakni dengan audit secara transparan oleh pihak yang melibatkan panitia khusus. Hal ini penting mengingat Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk terkait laporan keuangan yang hanya sepihak saja.
"Kita tentu masih ingat satu asuransi besar dulu yang asetnya dilaporkan mencapai Rp 5,5 triliun, namun pas di cek ternyata tinggal Rp 3 triliun. Dan itupun setelah di monetize ternyata hanya setengahnya saja. Kita tidak tau apakah itu terjadi pada dana haji?. Saya kira perlu dibuktikan," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved