Kemerosotan fungsi dan peran pers menjadi catatan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019, yang puncaknya diperingati tanggal 9 Februari di Surabaya, Jawa Timur.
Wakil Sekretaris Departemen Dalam Negeri Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menilai sebagai pilar demokrasi, pers sudah mulai doyong dan hampir roboh.
"Pers atau media mainstream lebih menjadi corong penguasa yang mengobral janji-janji dan kebohongan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (11/2).
Menurutnya, di tahun politik ini berita-berita anti penguasa hampir tidak mendapat tempat. Jikapun dimuat sudah berubah lunak bahkan jauh dari realita di lapangan.
"Masih segar diingatan kita Reuni 212 Desember 2018 lalu, hampir semua pers mainstream seperti mati rasa dan hilang akal sehat," kata Rasyid memberi contoh.
Lebih lanjut, dia menyoroti peringkat kebebesan pers Indonesia yang berada di posisi 124 versi Reporters Without Borders (RSF) yang dirilis 25 April lalu . Posisi ini jauh dari negara yang baru lahir seperti Timor Leste (95) dan negara yang masih penuh konflik, Afghanistan (118).
"Keperihatinan ini ditambah para aktivis yang sering bersuara di media sosial ditangkapi dengan tuduhan-tuduhan tanpa punya alasan hukum yang jelas. Dulu ada Raden Nuh dan Ongen, sekarang Ahmad Dhani serta Buni Yani," tegasnya.
"Aturan karet untuk membungkam diterapkan (hate speech) dan pidana pada UU ITE," sambung Rasyid.
Dia berharap dari catatan-catatan tentang HPN 2019, pers Indonesia bisa kembali berdaya dan menjadi sumber berita dan edukasi.
"Tidak menjadi alat untuk meracuni pikiran dan nurani rakyat," pungkasnya.[R]
Wakil Sekretaris Departemen Dalam Negeri Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menilai sebagai pilar demokrasi, pers sudah mulai doyong dan hampir roboh.
"Pers atau media mainstream lebih menjadi corong penguasa yang mengobral janji-janji dan kebohongan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (11/2).
Menurutnya, di tahun politik ini berita-berita anti penguasa hampir tidak mendapat tempat. Jikapun dimuat sudah berubah lunak bahkan jauh dari realita di lapangan.
"Masih segar diingatan kita Reuni 212 Desember 2018 lalu, hampir semua pers mainstream seperti mati rasa dan hilang akal sehat," kata Rasyid memberi contoh.
Lebih lanjut, dia menyoroti peringkat kebebesan pers Indonesia yang berada di posisi 124 versi Reporters Without Borders (RSF) yang dirilis 25 April lalu . Posisi ini jauh dari negara yang baru lahir seperti Timor Leste (95) dan negara yang masih penuh konflik, Afghanistan (118).
"Keperihatinan ini ditambah para aktivis yang sering bersuara di media sosial ditangkapi dengan tuduhan-tuduhan tanpa punya alasan hukum yang jelas. Dulu ada Raden Nuh dan Ongen, sekarang Ahmad Dhani serta Buni Yani," tegasnya.
"Aturan karet untuk membungkam diterapkan (hate speech) dan pidana pada UU ITE," sambung Rasyid.
Dia berharap dari catatan-catatan tentang HPN 2019, pers Indonesia bisa kembali berdaya dan menjadi sumber berita dan edukasi.
"Tidak menjadi alat untuk meracuni pikiran dan nurani rakyat," pungkasnya.
BERITA SEBELUMNYA
Agar Tak Terulang, Penyebab Siswa Risak Guru Di Gresik Harus Ditelusuri
BERITA BERIKUTNYA
Caleg Rocker Geber Pengajian Dan Wayangan
Van Joened
Berita Populer
