Abdul Rahim Siregar: Mendagri Harus Beri Penjelasan Tolak Calon Pj Kepala Daerah Usulan Edy Rahmayadi

Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menetapkan Muhammad Dimyathi menjadi Pj Wali Kota Tebing Tinggi dan Yetti Sembiring menjadi Pj Bupati Tapanuli Tengah menuai kritik dari kalangan anggota DPRD Sumatera Utara.

Hal ini karena dua nama yang ditunjuk menjadi Pj tersebut bukan berasal dari nama yang diajukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

“Ini kurang elegan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (clean dan good government),” kata Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, Rabu (25/5/2022).

Politisi muda yang akrab disapa ARS ini menjelaskan, nama-nama yang diusulkan oleh seorang Gubernur merupakan sosok-sosok yang sudah terlebih dahulu melalui pertimbangan terkait dengan kebutuhan daerah. Apalagi, Gubernur sendiri merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga ia menjadi representasi dari keinginan rakyat.

“Seharusnya Mendagri memberikan ruang diskusi dan memberikan pertimbangan serta penjelasan terhadap penolakan usulan Gubernur, harus diingat gubernur itu adalah representasi rakyat didaerah, dipilih langsung, tidak seperti menteri yang ditunjuk oleh Presiden,” ujarnya.

Pada sisi lain kata ARS, ia tidak sependapat dengan keputusan Mendagri yang memilih Dimyathi dan Yetti yang saat ini juga menjabat Sekda Definitif pada dua daerah masing-masing. Pemberian tugas baru sebagai Pj kepala daerah menurutnya akan mengganggu kinerja mereka selaku pimpinan tertinggi ASN pada daerah masing-masing.

“Banyak persoalan di daerah yang harus diselesaikam pasca pandemi covid-19 dan Belum lagi nanti menghadapi pemilu 2024, bisa kita bayangkan bagaimana pj bupati/pj walikota merangkap sekda defenitif,  Kalaupun sudah dilantik itu hanya sifatnya sementara, dan mendagri harus mengakomodir usulan para gubernur,” ungkapnya.

Dalam beberapa waktu ke depan kata ARS akan ada beberapa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya juga akan berakhir. Ia berharap, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tidak hanya sekedar menerima saja keputusan dari Mendagi.

“Saya heran, kenapa pak Gubernur Sumut hanya diam saja. Pada sisi lain, saya meminta seluruh rakyat Sumatera Utara mengawal demokrasi yang sehat dan bermartabat,” pungkasnya.