8 Catatan Kritis Ini Bikin Fraksi PKS Menolak Pengesahan PAPBD Sumut 2021

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut H Jumadi saat membacakan pandangan fraksi/RMOLSumut
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut H Jumadi saat membacakan pandangan fraksi/RMOLSumut

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara menyatakan menolak pengesahan P-APBD 2021.


Penolakan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Sumatera Utara, Rabu (22/9/2021).

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi saat membacakan pandangan fraksi menyampaikan beberapa catatan yang membuat mereka menolak pengesahan PAPBD 2021 tersebut. Secara garis besar yakni berkaitan dengan penanganan dampak ekonomi untuk masyarakat miskin yang dinilai masih belum memadai.

"Rancangan Perubahan APBD 2021 ini belum mengakomodir kepentingan masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah di Sumatera Utara," katanya.

Terkait penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) PAPBD 2021, fraksi PKS memberikna beberapa catatan kritis. Pertama, Fraksi PKS menyayangkan program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS terhadap 240 ribu masyarakat miskin di Sumatera Utara yang di non aktifkan sejak tahun lalu dan tidak dianggarkan lagi pada PAPBD 2021. Dalam hal ini menurut PKS, Gubernur harusnya memprioritaskan pemenuhan hak kesehatan di masa pandemi covid-19.

"Pandemi Covid-19 ini juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara mandiri," ujar Jumadi.

Catatan kritis kedua yakni PKS menilai Gubernur melakukan kelalaian dalam menjalankan wewenangnya terkait realisasi bantuan operasional pendidikan (BOP) tahun 2021 sebesar Rp 80 miliar. Padahal BOP tersebut telah dianggarkan pada APBD 2021. Keterlambatan realiasi ini membuat para siswa SMA/SMK tidak mendapatkan bantuan dalam iuran sekolahnya dan keterlambatan tambahan penghasilan bagi guru tidak tetap.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat Gubernur tidak memperhatikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Hal ini menurut mereka karena Pemprov Sumut tidak memiliki data valid kebutuhan para nelayan terhadap BBM bersubsidi. Selain itu Gubernur juga dinilai tidak serius dalam melakukan advokasi dalam memenuhi BBM bersubsidi tersebut.

"Mereka terpaksa membeli BBM eceran diluar SPBN yang tentunya sangat memberatkan," sebutnya.

Beberapa catatan lain yang menurut mereka tidak serius yakni terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Sumut yang masih jauh dari harapan. Kemudian masalah listrik masyarakat miskin.

Fraksi PKS juga sangat menyayangkan dalam PAPBD 2021 tidak dialokasikan anggaran untuk perbaikan jalan provinsi pada beberapa daerah.

"Kerusakan jalan tersebut sangat menghambat aktivitas keseharian masyarakat yang melintas, juga kerap memicu kecelakaan," sebut Jumadi.

Terdapat beberapa catatan Fraksi PKS lainnya seperti kebobrokan kinerja BUMD perkebunan meskipun kerap mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal.

"Atas catatan-catatan diatas Fraksi PKS menyatakan menolak pengesahan PAPBD 2021," pungkasnya.