Pihak Fraksi PKS DPRD Medan memberikan 7 catatan penting diawal kepemimpinan Bobby Nasution-Aulia Rachman sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, memulai catatan tersebut terkait pelaksanaan Kesawan City Walk (KCW).
Menurut dia, Bobby tidak mampu membaca situasi dalam menjalankan program tersebut. Karena akhirnya berujung blunder.
"Argumentasi Pemko Medan terhadap tidak dilaksanakannya Ramadhan Fair adalah terkait kondisi pandemi. Sementara argumentasi pembukaan KCW lebih ke masalah ekonomi. Buntutnya KCW menjadi persoalan serius terkait upaya penanganan pandemi sehingga terpaksa harus ditutup," katanya, Senin (7/6/2021).
Secara konsep, Syaiful menilai PKS mendukung dihidupkannya program KCW karena akan menghidupkan UMKM. Hanya saja, kebijakan tersebut blunder. Di mana, dia memprediksi Bobby Nasution tidak mendapatkan atau tidak diberi masukan yang valid dari bawahannya atau mungkin bawahannya tidak berani memberi masukan terhadap kondisi sebenarnya.
Sedangkan catatan kedua, mengenai komunikasi dengan media yang buruk diawal kepemimpinannya. Meski pada akhirnya masalah ini selesai.
Namun, jejak digital akan menjadi catatan bahwa ada komunikasi yang tidak pas dibangun Bobby-Aulia terhadap upaya membangun keterbukaan informasi dan kebebasan pers.
Anggota Komisi IV ini mengatakan catatan ke 4 terjadi birokrasi. Ada kredit point yang disampaikannya terhadap keputusan memecat lurah dan kepala lingkungan yang kedapatan melakukan pungli.
Namun, pihaknya juga menyoroti adanya pengangkatan pejabat Pemko Medan yang pernah terlibat pesta narkoba. "Kita melihat ini menjadi catatan penting, persoalan ini menunjukan adanya kemungkinan Bobby-Aulia tidak mendapatkan informasi atau tidak diberi informasi yang valid terhadap track record pejabat-pejabat yang diangkat," jelasnya.
Sedangkan point keempat adalah penanganan sampah dan normalisasi drainase. Mengenai sampah, penanganannya sudah dialihkan ke masing-masing kecamatan.
"Sampai saat ini kami masih mendapakan laporan dan temukan sampah dan banjir dibeberapa daerah," tuturnya.
Catatan kelima yakni penertiban bangunan tanpa izin. Dia meminta kebijakan tersebut tidak hanya diawal masa kepemimpinan, akan tetapi harus konsisten. Sebab, saat ini masih banyak bangunan tanpa izin yang belum tersentuh.
Catatan 6, lanjut dia, mengenai infrastruktur. Karena APBD 2021 disusun dan dirancang oleh pemimpin sebelumnya. Dia merasa Bobby-Aulia belum leluasa menggunakan APBD.
"Point ketujuh mengenai komunikasi politik. Sebagai anak muda dan baru di dunia perpolitikan, Bobby harus banyak belajar dan mendengarkan masukan dari siapa saja, sebagaimana karakter anak medan yang suka berkawan," ungkapnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved