Sebanyak 1.378 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi di Sumatera Utara. Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3,1 juta orang, pengawasan keamanan pangan dan standar kebersihan dapur menjadi hal penting untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan berencana memperketat pengawasan dengan turun langsung memeriksa dapur-dapur SPPG.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengatakan pemeriksaan akan difokuskan pada kepatuhan pengelola terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait higienitas dan ketepatan pemenuhan gizi.
“Ke depan kita perkuat kolaborasi. Kita buat action turun langsung ke dapur SPPG. Memastikan kepatuhan total terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) higienitas, pemenuhan gizi yang tepat dan demi menjaga keselamatan masyarakat dan anak-anak,” kata Timur saat menerima kunjungan Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 29 Oktober 2026.
Selain persoalan keamanan pangan, keterlibatan pemasok lokal juga menjadi perhatian. Timur meminta kebutuhan bahan pangan dapur MBG melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produsen di sekitar lokasi SPPG.
Menurutnya, program tersebut semestinya tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Program MBG dirancang agar pertumbuhan ekonomi dimulai dari kawasan sekitar, multi-multiplier effect lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak menyebutkan, jumlah SPPG aktif di Sumut saat ini mencapai 1.378 unit dari target 1.762 unit. Adapun penerima manfaat tercatat sekitar 3,1 juta orang dari target 4.254.963 orang.
Secara nasional, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi mencapai 27.485 unit dari target 32.000 unit.
Donal juga mengungkapkan, pelaksanaan program MBG di Sumut telah menyerap sekitar 61.000 tenaga kerja. Mereka umumnya berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4 atau kelompok berpenghasilan terbawah.
“Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 61.000 di Sumut. Mereka umumnya berada di desil 1 sampai 4. Kita berharap dengan serapan tenaga kerja ini akan mengubah desil mereka,” katanya.
Untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal, KPPG Medan telah memfasilitasi pertemuan antara pemasok bahan pangan dan pengelola SPPG di sejumlah daerah. Di antaranya Medan, Deli Serdang, Karo, Sibolga, Tapanuli Tengah, Pematangsiantar, dan Simalungun.
Besarnya jumlah dapur dan penerima manfaat membuat pengawasan pelaksanaan MBG menjadi pekerjaan penting. Selain memastikan makanan yang dibagikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, rantai pasok program ini juga perlu dijaga agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar. 