Partai Rakyat Demokratik (PRD) tepat memasuki usia 23 tahun pada hari Senin (22/7). Menyambut ulang tahunnya itu, Komite Pimpinan Pusat (KPP) PRD mengeluarkan sikap politiknya sekaligus jalan perjuangan organisasi ke depan.
Ketua Umum KPP PRD, Agus Jabo menyatakan bahwa masalah yang lebih krusial pada kondisi dan situasi Indonesia hari ini adalah kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat liberalisasi ekonomi.
Menurut Bank Dunia, urai dia, ketimpangan ekonomi di Indonesia tercepat dan tertinggi di Asia yang ditunjukkan dengan naiknya rasio gini 0,30/tahun 2000 menjadi 0,42/tahun 2015.
Pertumbuhan ekonomi pun tidak seiring dengan pemerataan kesejahteraan sosial. Hanya 20 persen masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut.
"Ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang semakin akut dapat menyulut politik sektarianisme menjadi api yang membakar dan meluluhlantakkan Persatuan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," ujar Agus dalam keterangan tertulis yang diterima.
Jabo menambahkan, sistem yang berlaku saat ini memberikan ruang serta keuntungan bagi segelintir orang untuk menguasai sebagian besar kekayaan tanah air Indonesia.
"Sistem ini kita kenal sebagai neoliberalisme," tegasnya.
Dalam sistem neoliberalisme itu, lanjut dia, fungsi negara sebagai pelindung serta menyejahterakan rakyatnya, telah dilumpuhkan. Dengan sangat sistematis, negara justru dipaksa memberikan ruang seluas-luasnya bagi kapitalis asing atas nama kebebasan berinvestasi.
"Padahal, negara seharusnya memperkuat soko guru ekonomi nasional yaitu BUMN, koperasi dan swasta nasional sebagai wujud pelaksanaan pasal 33 UUD 1945," imbuhnya.
Liberalisme telah membongkar pondasi negara Pancasila dengan menjadikan modal msing berkuasa tanpa batas di atas kehidupan masyarakat Indonesia.
Tanah yang menjadi sandaran hidup, yang di dalamnya juga terkandung ikatan kultural bagi sebagian besar bangsa Indonesia, pun dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan dan berputarnya modal asing dalam membangun usaha bisnisnya.
"Inilah yang selalu menimbulkan konflik agraria antara masyarakat dengan investor-kapitalis, yang pada posisi tersebut negara beserta aparatusnya sering berposisi menjadi pembela kepentingan investor, dan menyingkirkan anak kandungnya sendiri, yaitu bangsa Indonesia," terang Jabo.
Sekjend KPP PRD Dominggus pun senada mengingatkan, agar kesenjangan bisa diatasi, kehidupan para kapitalis ini harus dikontrol selain dengan pembatasan melalui UU, seperti penguasaan agraria yang diatur dalam UUPA 1960, sistem pajak harus juga diberlakukan di atas keadilan.
"Bukankah banyak indikasi justru merekalah yang sering bermain sulap untuk urusan pajak, sehingga negara harus membentuk Badan Khusus atau Densus untuk mengejar para wajib pajak yang tidak mau membayar pajak tersebut?" ujar Dominggus.
Situasi inilah yang menurutnya membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, dari uang pajak tersebut negara mempunyai peluang untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pendidikan yang tidak berorientasi profit, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
"Inilah jalan kita ke depan. Bangun persatuan nasional, wujudkan kesejahteraan sosial, dan menangkan Pancasila dalam kehidupan nyata rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara," tegasnya.
Memperingati HUT PRD ke-23, KPP PRD juga menggelar acara diskusi terbuka dengan menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Jurubicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus jubir Tim Kemenangan Nasional (TKN) Pilpres 2019, Didik Prayudi dan akademisi dari Universitas Brawijaya Aji Dedi Mulawarman. [hta]
Ketua Umum KPP PRD, Agus Jabo menyatakan bahwa masalah yang lebih krusial pada kondisi dan situasi Indonesia hari ini adalah kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat liberalisasi ekonomi.
Menurut Bank Dunia, urai dia, ketimpangan ekonomi di Indonesia tercepat dan tertinggi di Asia yang ditunjukkan dengan naiknya rasio gini 0,30/tahun 2000 menjadi 0,42/tahun 2015.
Pertumbuhan ekonomi pun tidak seiring dengan pemerataan kesejahteraan sosial. Hanya 20 persen masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut.
"Ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang semakin akut dapat menyulut politik sektarianisme menjadi api yang membakar dan meluluhlantakkan Persatuan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," ujar Agus dalam keterangan tertulis yang diterima.
Jabo menambahkan, sistem yang berlaku saat ini memberikan ruang serta keuntungan bagi segelintir orang untuk menguasai sebagian besar kekayaan tanah air Indonesia.
"Sistem ini kita kenal sebagai neoliberalisme," tegasnya.
Dalam sistem neoliberalisme itu, lanjut dia, fungsi negara sebagai pelindung serta menyejahterakan rakyatnya, telah dilumpuhkan. Dengan sangat sistematis, negara justru dipaksa memberikan ruang seluas-luasnya bagi kapitalis asing atas nama kebebasan berinvestasi.
"Padahal, negara seharusnya memperkuat soko guru ekonomi nasional yaitu BUMN, koperasi dan swasta nasional sebagai wujud pelaksanaan pasal 33 UUD 1945," imbuhnya.
Liberalisme telah membongkar pondasi negara Pancasila dengan menjadikan modal msing berkuasa tanpa batas di atas kehidupan masyarakat Indonesia.
Tanah yang menjadi sandaran hidup, yang di dalamnya juga terkandung ikatan kultural bagi sebagian besar bangsa Indonesia, pun dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan dan berputarnya modal asing dalam membangun usaha bisnisnya.
"Inilah yang selalu menimbulkan konflik agraria antara masyarakat dengan investor-kapitalis, yang pada posisi tersebut negara beserta aparatusnya sering berposisi menjadi pembela kepentingan investor, dan menyingkirkan anak kandungnya sendiri, yaitu bangsa Indonesia," terang Jabo.
Sekjend KPP PRD Dominggus pun senada mengingatkan, agar kesenjangan bisa diatasi, kehidupan para kapitalis ini harus dikontrol selain dengan pembatasan melalui UU, seperti penguasaan agraria yang diatur dalam UUPA 1960, sistem pajak harus juga diberlakukan di atas keadilan.
"Bukankah banyak indikasi justru merekalah yang sering bermain sulap untuk urusan pajak, sehingga negara harus membentuk Badan Khusus atau Densus untuk mengejar para wajib pajak yang tidak mau membayar pajak tersebut?" ujar Dominggus.
Situasi inilah yang menurutnya membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, dari uang pajak tersebut negara mempunyai peluang untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pendidikan yang tidak berorientasi profit, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
"Inilah jalan kita ke depan. Bangun persatuan nasional, wujudkan kesejahteraan sosial, dan menangkan Pancasila dalam kehidupan nyata rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara," tegasnya.
Memperingati HUT PRD ke-23, KPP PRD juga menggelar acara diskusi terbuka dengan menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Jurubicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus jubir Tim Kemenangan Nasional (TKN) Pilpres 2019, Didik Prayudi dan akademisi dari Universitas Brawijaya Aji Dedi Mulawarman. [hta]
BERITA SEBELUMNYA
Huawei Diam-diam Bantu Korut Bangun Jaringan Nirkabel?
BERITA BERIKUTNYA
Rizieq Shihab Tidak Dibahas Saat Jokowi Dan Prabowo Bertemu
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
