Baru 1.111.422 kepala keluarga (KK) di Sumatera Utara terdaftar dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Angka itu masih jauh dari target 4.864.605 KK yang harus didata untuk persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2027.
Artinya, jumlah keluarga yang sudah terdaftar baru sekitar 22,8 persen dari target. Pemerintah daerah masih harus mengejar pendaftaran sekitar 3,75 juta KK hingga akhir tahun.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan percepatan registrasi dan verifikasi data menjadi pekerjaan yang harus segera dituntaskan. Pemprov Sumut akan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengejar target tersebut.
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti rapat koordinasi percepatan registrasi Perlinsos Digital secara virtual, Jumat, 6 November 2026.
Timur menyebutkan, verifikasi dilakukan untuk memastikan data masyarakat yang berhak menerima bantuan sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu upayanya melalui penyelarasan data biometrik.
"Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Digitalisasi ini bertujuan agar penyaluran bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan transparan," ucapnya.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Timur meminta Dinas Sosial Sumut segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil), serta OPD terkait lainnya.
Secara nasional, jumlah keluarga yang telah masuk dalam registrasi Perlinsos Digital baru mencapai 18.829.945 KK dari total 96.044.487 KK. Kementerian Sosial menargetkan 48 juta KK atau sekitar 50 persen dari total populasi keluarga di Indonesia terdaftar dalam program tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan proses Perlinsos Digital dimulai dari registrasi, penilaian sistem, nominasi rekening bagi calon penerima yang dinilai layak, hingga penyaluran bantuan. Dana bansos nantinya ditransfer langsung ke rekening yang didaftarkan.
Ia juga mengungkapkan, saat ini terdapat 1.091.586 agen Perlinsos yang telah terdaftar. Mereka berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ASN pemerintah daerah, camat, perangkat desa/kelurahan, kepala lingkungan, RT/RW, hingga masyarakat umum.
Namun, kontribusi pendaftaran masih didominasi pendamping PKH dengan porsi 40,6 persen. Saifullah meminta pemerintah daerah mengaktifkan agen-agen lain agar proses pendataan tidak hanya bergantung pada pendamping PKH.
"Untuk mempercepat, Kemensos mengarahkan agar menggerakkan agen di seluruh daerah. Oleh karena itu saya meminta untuk membangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD, camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warganya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota mempercepat registrasi masyarakat yang membutuhkan bansos. Setiap daerah ditargetkan mendaftarkan 50 persen dari populasi KK.
Tito juga meminta kepala daerah memantau perkembangan pendaftaran di wilayah masing-masing serta melibatkan ASN dan kader pemerintah daerah sebagai agen Perlinsos.
"Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah agar bisa tahu persis masyarakat mana yang memerlukan bansos agar tepat sasaran. Baik bansos dalam bentuk tunai ataupun non tunai," pungkasnya. 